GUNUNGKIDUL—Gunungkidul, kabupaten dengan wilayah terluas di DIY, terkenal salah satunya karena kelangkaan air bersih yang selalu terjadi tiap tahun. Kabupaten ini dikelilingi perbukitan karst dan memiliki curah hujan rata-rata 115 hari per tahun, atau kurang dari separuhnya.

Saking “akrabnya” Gunungkidul dengan kekeringan, bencana itu bahkan dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gunungkidul 2010-2030. Gunungkidul dinyatakan memiliki 12 kawasan yang berpotensi mengalami kekeringan. Sebagian besar kawasan itu terletak di selatan Gunungkidul.

Kawasan itu meliputi Purwosari, Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo,  Rongkop, Semanu, sebagian Wonosari, Patuk dan Gedangsari. Di sisi lain, Gunungkidul juga memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, sebut saja Sub Sitem Bribin, Seropan, Baron, Ngobaran dan Duren. Selama ini, andalan pasokan air warga Gunungkidul kebanyakan dari perusahaan daerah air minum (PDAM) dan air hujan. Saat kemarau tiba, kekeringan hampir pasti terjadi.

Solusi

Namun, pemasok air bersih untuk warga sesungguhnya tidak hanya dari PDAM. Warga Dukuh Karangduwet I, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, misalnya, memperoleh air dari instalasi Pengelolaan Air Bersih (PAB) Tirta Kencana. Swadaya warga Karangrejek bagikan secercah harapan di tengah tandusnya bumi Gunungkidul.

Proyek instalasi PAB yang mendapat bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ini merupakan salah satu potensi Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] Karangrejek. Air siap pakai dari PAB Tirta Kencana dinilai warga lebih bersih dan lancar.

Warga mengaku tidak rugi merogoh kocek sebesar Rp750.000 agar dapat berlangganan air. PAB Tirta Kencana mampu mengalirkan dana ke kas pemerintahan desa. Dalam sebulan, warga minimal perlu membayar uang sebesar Rp5.000 untuk berlangganan air. Uang sebesar itu dianggap tidak memberatkan dan sebanding dengan kualitas air yang diperoleh.

Data dari Pemerintah Desa Karangrejek, PAB Tirta Kencana dapat mengalirkan dana ke pemdes sekitar Rp31 juta pada 2011 atau meningkat lebih dari 300 persen sejak 2008. Laba bersih dari PAB Tirta Kencana mencapai Rp155 juta atau nyaris meningkat 100% sejak empat tahun silam.

Kepala Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Karangrejek Sugeng Bagyo mengatakan ide pembuatan PAB itu berasal  dari persoalan air yang dialami warga. Warga, ujarnya, pernah harus menggali sumur sedalam puluhan meter hanya untuk mendapatkan air.

“Sejumlah orang lalu berinisiatif mencari air dari sungai bawah tanah. Setelah mengurus sejumlah hal dan siap membangun PAB, dibangunlah perlahan-lahan sejumlah perangkat seperti reservoir, hidran dan genset,” kata Sugeng.

PAB Tirta Kencana dapat menjadi contoh kelangkaan air bersih bukan tanpa solusi sama sekali.

Potensial

Selain itu, Gunungkidul memiliki potensi sumber air bawah tanah seperti di Seropan dan Dadapayu, Kecamatan Semanu. Proyek Bribin II, yang terletak di Dusun Kanigoro, Dadapayu, memiliki debit air 80 liter per detik.

Adapun Seropan, menurut penelitian sebuah klub peneliti dan penelusur gua Acintyacunyata Speleological Club (ASC), memiliki debit air 750 liter per detik pada musim hujan dan 400 liter per detik pada musim kemarau.

Air dari dalam tanah diangkat menggunakan pompa dan dapat dialirkan kepada warga melalui pipa-pipa sampai berjarak puluhan kilometer. Proyek ini digarap oleh institusi dari Jerman bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunungkidul Cipto Muljono mengatakan, pendistribusian air dari Bribin II sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu kepada pelanggan yang berada di kawasan selatan Gunungkidul seperti Tanjungsari, Semanu dan Rongkop. Menurutnya, proyek Bribin II direncanakan akan diiinterkoneksikan dengan sejumlah sumber mata air PDAM lainnya seperti Seropan, Bribin II Ngeposari Semanu, Baron serta Ngobaran.

“Sistem interkoneksi bertujuan saling mengisi antar-penampungan yang membutuhkan aliran air,” ujarnya.

Pengembangan jaringan air minum di Gunungkidul meliputi peningkatan kapasitas produksi air, pengembangan prasarana sumber daya air pada aliran sungai bawah tanah melalui Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, Ngobaran dan Duren.

Selain itu, pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan prasarana sumber daya air di sepanjang sungai Oyo, pengembangan Sistem Penyediaan Air Sederhana (Sipas) dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (Spamdes) di Bunder, Kecamatan Patuk serta daerah lain yang potensial.

Kawasan kekeringan memerlukan pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH). Pengembangan unit pengolahan air minum di Kecamatan Patuk, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Saptosari dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi sumber air bersih serta pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri juga direncanakan.

Instan

Meski menyimpan cadangan air yang cukup besar, sejauh ini solusi untuk masalah kekeringan masih diatasi dengan cara instan. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Gunungkidul itu kerap dihadapi pemerintah dengan kebijakan distribusi (dropping) air bersih. Warga di daerah kering disetor air bersih gratis. Solusi semacam ini, yang meski belum dirasakan secara merata, sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul Dwi Warna mengatakan anggaran cadangan untuk dropping air bersih tahun ini sekitar Rp430  juta. Nilai sebesar itu hanya untuk perhitungan sebanyak lima unit kendaraan.

Pada 2011 lalu, anggaran cadangan dropping air dari Dinsosnakertrans menyasar delapan kecamatan, 163 dusun dari 15 desa atau sebanyak 3.873 kepala keluarga di kawasan yang mengalami kelangkaan air bersih.

“Dalam waktu dekat belum akan digunakan karena memang situasional melihat musim kemarau benar-benar datang,” katanya.

Ketahanan pangan

Dalam persoalan pemenuhan kebutuhan dasar, ketersediaan air berkaitan erat dengan pangan. Selama ini pemerintah dinilai hanya membahas mengenai ada atau tidaknya cadangan pangan, bukan ketersediaan lahan produksi pangan.

Perbedaan paradigma ini dinilai dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah mengenai pangan. Ada atau tidaknya lahan terangkum dalam konsep ketahanan pangan. Sementara, kedaulatan pangan berbicara lebih luas ketersediaan lahan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY Suparlan mengatakan kerentanan pangan salah satunya karena lahan yang sebenarnya potensial digunakan produksi pangan malah digunakan untuk pertambangan. “Maraknya pertambangan dapat mengakibatkan kerentanan pangan,” kata Suparlan kepada Harian Jogja Express beberapa waktu lalu.

Menurutnya, lahan produksi pangan di Gunungkidul perlu lebih diperhatikan karena memiliki tipe alam yang berbeda. Jika di daerah lain bisa panen padi tiga kali, di Gunungkidul seringkali hanya bisa panen sekali. “Rawan beras berbeda dengan rawan pangan,” katanya.

Sementara, berdasarkan pengamatan Walhi, terdapat pergeseran pola konsumsi pangan warga. Di Gunungkidul dahulu, makanan pokok bukan hanya beras. Pada pagi hari, warga makan umbi-umbian. Beras baru dimakan pada siang hari. Pada sore hari, warga kembali makan umbi. Menurut Suparlan, pada 1990-an masih terdapat warga Gunungkidul yang memiliki pola konsumsi seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu benar-benar memperhatikan ketersediaan lahan pangan di Gunungkidul.

Pangan alternatif

Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan (BPPKP) Gunungkidul Fajar Ridwan mengatakan salah satu sumber pangan alternatif selain beras yang tersedia di Gunungkidul adalah ubi kayu.

Menurutnya, generasi terdahulu di Gunungkidul banyak yang mengonsumsi ubi kayu, bukan beras. Dia mengatakan perlu ada sentuhan kembali tentang cerita-cerita masa lalu itu agar warga tidak hanya bergantung kepada beras. Ubi kayu di Gunungkidul, ujarnya, lebih banyak dikirim keluar daerah.

Sementara, panganan lokal itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dan digunakan di dalam daerah. Oleh karena itu, pihaknya sedang mendorong diversifikasi pangan selama beberapa tahun. “Sebetulnya ubi kayu itu bisa dijadikan makanan pokok. Dari segi kalori dan karbohidratnya tidak kalah dengan beras,” katanya.

Menurutnya, angka produksi ubi kayu di Gunungkidul dapat mencapai satu juta ton per tahun. Pihaknya sekarang berupaya menyosialisasikan kepada masyarakat ubi kayu tidak hanya direbus atau digoreng, tetapi diubah menjadi produk pangan yang menarik minat masyarakat, baik dari segi tampilan, rasa dan bentuk.

Secara makro, Ridwan mengklaim sejauh ini tingkat cadangan dan ketersediaan pangan di Gunungkidul dalam posisi aman. Beberapa indikator ketahanan pangan antara lain tingkat cadangan, tingkat ketersediaan dan distribusi.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gunungkidul 2010-2030, rencana pola ruang wilayah meliputi penetapan kawasan budi daya yang salah satunya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian. Kawasan itu termasuk tanaman pangan.

Lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 hektare terletak pada lahan kering di semua kecamatan. Adapun lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 hektare berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi.

Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865  hektare meliputi sawah beririgasi teknis seluas 2.355 hektare di Kecamatan Ponjong dan Karangmojo. Adapun, sawah beririgasi non-teknis seluas kurang lebih 5.510 hektare.

Sawah beririgasi non-teknis itu meliputi Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Purwosari, Semanu, Panggang, Paliyan, Wonosari dan Playen.

Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2011, produksi komoditas padi sebanyak 277.813 ton, lebih banyak dibandingkan dengan produksi pada 2010 sebanyak 259.273 ton.

Kebutuhan beras penduduk kabupaten Gunungkidul sebanyak 80.812,84 ton. Angka itu berdasarkan asumsi sensus penduduk 2010, jumlah penduduk sebanyak 674.408 orang dengan kebutuhan beras 105 kilogram per kapita per tahun.

Berdasarkan capaian produktivitas dan produksi hasil pertanian 2011, produksi sawah meningkat dari 85.481 ton pada 2010 menjadi 91.667 ton pada 2011. Produksi gogo meningkat dari 173.792 ton pada 2010 menjadi 186.146 ton pada 2011.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif