SOLOPOS.COM - ilustrasi.dok
BANTUL-DPRD Bantul menilai terdapat ketidakberesan dalam pencairan dana tunjangan sertifikasi guru di wilayahnya.
Mereka menilai pemerintah tak transparan soal keberadaan anggaran tunjangan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengungkapkan, bebebrapa waktu lalu pihaknya menerima kiriman surat dari Bupati setempat, Sri Suryawidati tentang permohonan persetujuan penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2012 untuk menutupi kekurangan dana pencairan tunjangan sertifikasi.
Dalam surat itu, terdapat permohonan penggunaan sebagian anggaran dari total jumlah SILPA 2012, senilai Rp10,7 miliar untuk menutupi kekurangan dana pencairan tunjangan sertifikasi triwulan pertama tahun ini yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar April.
Alasannya, masih kata Arif, pada triwulan pertama tahun ini, dana tunjangan sertifikasi yang dikirimkan pemerintah pusat kurang, sehingga perlu ditutupi dengan dana SILPA agar para guru tetap menerima tunjangan secara penuh. Adapun Kekuranganya senilai Rp2,5 miliar atau masih ada SILPA Rp8 miliar lebih bila menggunakan dana SILPA Rp10,7 miliar.
“Dana SILPA itu khusus SILPA tunjangan sertifikasi,” terang Arif, Rabu (1/5/2013).
Menurut Arif, dana di SILPA 2012 tersebut sedianya merupakan hak guru penerima tunjangan yang harusnya dibayarkan sejak Desember tahun lalu. Sebab, pemerintah masih ada utang dana tunjangan sertifikasi triwulan ke empat yang tak dibayar penuh ke para guru.
“Dulu tahun lalu itu dana sertifkasi dari pusat kurang. Sehingga dana yang ada hanya cukup untuk membayar dua bulan gaji guru (tiap triwulan, guru menerima dana sertifikasi senilai tiga bulan gaji, namun hanya dibayar sebesar dua bulan gaji). Dana yang ada hanya Rp10,7 miliar tak cukup untuk menutupi kekuranagn satu bulan itu, maka jadi SILPA sehingga tak dibagikan,” jelasnya.
Arif mengungkapkan, pihaknya sedianya sudah meminta pemerintah segera membagikan semua dana tersebut apa adanya (meski tak sepenuhnya tunggakan sertifikasi lunas) ke ribuan guru daripada ditahan di bank daerah.
Cara itu menurut Arif lebih transparan. Namun pemerintah beralasan tak mau membagikan lantaran khawatir timbul polemik di masyarakat gara-gara tunjangan tak dibayar penuh. Selain karena takut menyalahi aturan, akibat dana dicairkan tak penuh.