SOLOPOS.COM - Foto Antrean Pembeli BBM JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto
GUNUNGKIDUL-Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Gunungkidul mengaku kebingungan soal Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat miskin.
Pasalnya hingga Kamis (20/6/2013), belum ada informasi baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten tetang siapa saja yang bakal memperoleh BLSM.
“Padahal Kades [Kepala Desa] ini paling bawah jika terjadi permasalahan dalam BLSM ini pasti perangkat desa yang menjadi sasaran masyarakat. sampai detik ini kita belum tau bagaimana mekanisme BLSM,” kata Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Gunungkidul, Istandi, Kamis (30/6/2013)
Istandi mengaku sudah mempertanyakan soal BLSM kepada Kecamatan, namun pihak kecamatan tidak mengetahuinya. Demikian pertanyaan serupa juga diajukan kepada pemerintah kabupaten. “Kabupaten pun tidak ada signal sama sekali,” ucapnya.
Istandi khawatir jika persoala BLSM tidak dikomunikasikan kepada pemerintah desa akan terjadi gejolak karena desa tidak mengetahui sama sekali data-data penerima bantuan tersebut.
“Kalau memang itu [BLSM] layak dan wajar demi kesejahteraan masyarakat tidak masalah,” katanya.
Dia berharap pemerintah pemerintah pro aktif menyampaikan apa yang perlu dilakukan perangkat desa. Pernyataan tersebut diakui Istandi juga mewakili 144 Kepala Desa se-Gunungkidul.
Kepala Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Sumaryadi mengaku, 500 dari 1.500 Kepala Keluarga (KK) yang miskin belum ada kepastian berapa yang mendapat bantuan sebagai akibat kenaikan BBM ini.
Dia juga tidak bisa menolak atau pun menerima BLSM karena tidak tahu menahu bagaimana proses dan meknisme penyaluran BLSM tersebut. “Bagi saya ini seperti buah simalakama,” katanya.