SOLOPOS.COM - JIBI/Harian Jogja/Istimewa Ilustrasi
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah DIY satu-satunya lingkungan pemerintahan di DIY yang mendapatkan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini.
Dari pengajuan 1074 kursi, Pemerintah Pusat hanya mengabulkan sebanyak 120 CPNS saja.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemda DIY Agus Supriyanto menjelaskan kuota itu diperoleh karena belanja pegawai di Pemda DIY berada di angka 28,5% dari total anggaran.
Pusat menentukan, bagi pemerintah daerah setingkat provinsi kuota CPNS akan diberikan selama belanja pegawai maksimal 30%, berbeda dengan daerah tingkat II yang sampai 50% karena memiliki banyak jumlah guru.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jogja tidak memperoleh kuota CPNS pada 2013 karena pertimbangan belanja pegawai dalam anggaran APBD melebihi 50%. Karenanya Pemkot Jogja kekurangan 2.000 PNS dan hanya akan membuka lowongan honorer.
“Hanya Pemda DIY yang mendapatkan kuota,” kata Agus saat ditemui Harian Jogja di ruang kerjanya, Kamis (25/7/2013).
Agus menjelaskan, kewenangan menentukan formasi yang diprioritaskan itu sepenuhnya berada di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Daerah hanya dapat mengusulkan berdasarkan kekosongan pegawai di berbagai intansi akibat adanya pegawai masuk masa pensiun.
Ia mengatakan setiap tahun setidaknya ada 400 PNS pensiun di Pemda DIY. Jika dihitung sejak moratorium CPNS 2011 lalu, setidaknya sudah terjadi dua kali periode PNS pensiun.
Maka itu, BKD mengusulkan sampai sebanyak 1.074 CPNS. Namun ternyata hanya dikabulkan 120 CPNS. Pusat memprioritas formasinya 60% tenaga medis untuk mengisi kekosongan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Grasia dan Rumah Sakit Paru- Paru Respira milik Pemda DIY.
Sisanya masing-masing 10% dan 30% adalah untuk formasi guru teknis SLB dan tenaga teknis di berbagai instansi di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Pariwisata, Perikanan, Pertanian, dan lain- lain.
Kendati belum tahu jadwal pastinya, Agus memastikan ujian CPNS digelar setelah Hari Raya Idulfitri khusus untuk tenaga honorer kelas dua, sedangkan CPNS reguler setelah itu.