SOLOPOS.COM - Fly over Jombor (Gigih M. Hanafi/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, JOGJA-Pembebasan 19 kapling tanah milik warga yang berada di sisi timur barat Fly Over Jombor (Jalan Magelang) belum juga menemukan titik terang. Bahkan kondisi itu berdampak tambah rusaknya kondisi jalan di sisi timur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DIY Rani Sjamsinarsi mengaku bingung, karena setelah Ombudsman RI turun melakukan mediasi antara warga dengan Pemda DIY dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIY Kementerian Pekerjaan Umum belum ada titik terang.
Solusi yang ditawarkan dalam mediasi itu warga diminta menerima harga tanah Rp4,5 juta/meter sesuai dengan perhitungan tim apraisal independen.
Ditambah dengan luasan Sultan Grond (SG)yang menjorok ke dalam kompleks warga. Semisal ketika beli ke orang, warga beli seharga 100 meter, tapi ternyata 30 meternya adalah tanah SG.
Selain itu, Ombudsman juga menawarkan perhitungan nilai jual objek pajak (NJOP) ulang oleh tim apraisal baru, namun tim baru akan menghitungnya pada 2015 karena menyangkut ketersediaan anggaran.
Pusat menjanjikan akan mengalokasikan anggaran untuk tim apraisal baru, tapi warga harus tanda tangan berita acara kedua. “Sampai sekarang warga belum milih,” keluhnya akhir pekan kemarin.
Memang, pilihan itu menyulitkan. Sebab, ujar dia, tidak ada yang bisa menjamin jika harga tanah pada tahun depan naik. Keberadaan fly over justru bisa mengurangi nilai ekonomi tanah.
“Dan, kalau sudah ada appraisal baru, nantik enggak rembugan lagi. Kalau enggak sepakat konsiyansi,” terangnya.
Rani juga mengeluhkan, kondisi jalan di sisi timur kian hari kian rusak. Satker pernah akan memperbaikinya, tapi pemilik tanah di sisi jalan tersebut menolaknya. Di sana, warga meminta harga tanah sampai Rp16 juta per meter. “Itu urusan Pak Heru (Kepala Satker, Heru Prayogo),” ujarnya.