SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, BANTUL—Rencana ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan kepala desa se-Bantul untuk pelesir ke luar daerah gagal. Sedianya mereka berniat ke Bandung, Jawa Barat dan Bali untuk studi banding. Adapun, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melarang mereka berangkat ke Bandung dan Bali.
Hal itu diungkapkan Kepala Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi, Selasa
(18/11/2014).
“Tidak disebutkan secara rinci apa alasan Gubernur melarang kegiatan tersebut. Apakah karena menyalahi aturan atau karena pemborosan anggaran,” ujarnya, kemarin.
Wahyudi justru mengaku senang dengan pembatalan pelesir aparat desa dan ibu-ibu PKK tersebut. Kegiatan yang rencananya berlangsung hampir sepekan itu memang tidak jelas agendanya. Bila tetap dibolehkan, pelesir 75 kepala desa ke Bali dan puluhan ibu-ibu PKK ke Bandung bakal menjadi preseden buruk.
Pasalnya, upaya kades dan ibu-ibu PKK itu tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat lantaran kegiatan didanai dengan anggaran daerah namun tujuan dan agenda studi banding tidak jelas. Wahyudi menyebut dalam surat undangan studi banding untuk kades, tidak disebutkan agenda dan tujuan kegiatan selama di Bali.
Sekretaris Daerah Bantul Riyantono membenarkan pembatalan studi banding tersebut.
“Pemberitahuan pembatalan pekan kemarin,” ujar Toni, sapaan akrabnya. Padahal, anggaran pelesir tersebut mencapai ratusan juta.
Anggaran studi banding kepala desa ke Bali sebesar Rp333 juta. Itu belum termasuk anggaran pengurus PKK ke Bandung. Dana studi banding itu dianggarkan di APBD Perubahan 2014. Studi banding itu bertujuan meningkatkan kapasitas aparat desa menyusul terbitnya Undang-undang Desa.