SOLOPOS.COM - Papan penolakan pembangunan tambak udang (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Tambak udang di Bantul akan ditutup paksa oleh aparat Satpol PP Bantul pada 31 Desember mendatang
Harianjogja.com, BANTUL—Seluruh aparat akan dikerahkan untuk menutup tambak udang di kawasan pesisir selatan. Penutupan dipastikan dimulai pada 31 Desember mendatang berdasarkan hasil koordinasi TNI, polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja Bantul di Ruang Bupati, Selasa (23/12/2014).
“Membahas teknis penutupan tambak,” kata Bupati Bantul, Sri Surya Widati, Selasa (23/12/2014).
Bupati menyatakan telah menginstruksikan ke lembaga keamanan untuk mengeksekusi tambak tersebut. Apalagi, penutupan tambak telah direstui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Menurut Ida, sapaan akrabnya, penutupan tambak prioritas dilakukan pada kolam-kolam yang bersinggungan dengan jalur jalan lintas selatan (JJLS) alias tidak menutup seluruh tambak dalam waktu bersamaan.
Setelah diutup, Pemkab tidak lepas tangan terhadap usaha ekonomi rakyat tersebut. Pemerintah berencana menyiapkan lahan seluas 32 hektare sebagai tempat relokasi kolam-kolam tambak yang ditutup tersebut.
Tanah seluas itu merupakan Sultan Grond (SG) sehingga penggunaannya memerlukan izin dari Panitikismo Kraton Jogja yang menangani masalah lahan kasultanan.
Lahan seluas 32 hektare itu bakal berada di daerah Wonoroto, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden serta dipilih lokasi yang tidak berdekatan dengan JJLS maupun sempadan pantai.
“Sambil menunggu Perda mengenai zona pesisir yang akan mengatur keberadaan tambak itu,” ucap Bupati Ida.
Data yang dihimpun Pemkab Bantul, total tambak udang ekspor di tiga kecamatan, yaitu Srandakan, Sanden dan Kretek, sebanyak 289 kolam tambak dengan luas lahan sebanyak 32,45 hektare.