SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/SOLOPOS)
PMKS 2015, Dinsos DIY mengusulkan 7.000 warga mendapatkan bantuan.
Harianjogja.com, JOGJA-Dinas Sosial DIY kembali mengajukan 7.000 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk memperoleh bantuan ‘kartu sakti,” tahun ini. Hal itu terkait dengan rencana penambahan alokasi PMKS yang akan diusulkan Kementrian Sosial melalui RAPBN Perubahan 2015
Kepala Dinas Sosial Untung Sukaryadi mengatakan usulan 7.000 PMKS sudah diajukan. Data itu dijaring dari berbagai panti sosial pemerintah mau pun swasta. Terdiri dari anak jalanan, gelandangan, disabilitas, serta fakir miskin. Menurut Untung, mereka yang diajukan karena belum mendapat perlindungan sosial.
“Sebanyak 7.000 PMKS ini yang belum memiliki kartu BPJS sudah kita usulkan dapat bantuan PMKS,” kata Untung, Selasa (10/2/2015)
Untung mengaku belum mengetahui pasti kapan kartu sakti itu bisa dibagikan untuk warga PMKS karena data PMKS itu masih dibahas di Kementerian Sosial dan DPR RI dianggarkan dalam RAPBN 2015.
“Kami masih menunggu,” kata Untung.
Untung menambahkan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia yang tidak memiliki tempat tinggal bisa kemungkinan akan diajukan untuk mendapat kartu sakti meski sudah mendapat bantuan rumah. Sebab, diakui Untung, bantuan rumah untuk gelandangan berbeda sumber dana bantuan dengan PMKS.
Sementara itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya akan menambah alokasi 1,7 juta PMKS yang akan diusulkan melalui RAPBN tahun ini. Alokasi tambahan PMKS itu, kata Khofifah, meliputi anak-anak terlantar, lansia, pasien gangguan jiwa.
“Kami akan tambah 1,7 juta orang PMKS calon penerima baru dari APBN 2015,” kata Khofifah saat meninjau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Bausasran, Danurejan, Jogja, Senin (9/2/2015)
Khofifah juga menyatakan, akan mengusulkan tambahan 500 ribu rumah tangga sasaran (RTS) baru kartu sakti bagi warga yang belum mendapatkan perlindungan sosial apa pun.