SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pemkab Kulonprogo mengenai alih status Wates masih menyimpan persoalan.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Alih status Desa Wates menjadi kelurahan masih menyimpan banyak persoalan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak merata hingga pergantian nomor RT dan RW mengundang keluhan dari masyarakat.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja RT dan RW se-Kelurahan Wates di Gedung Kaca Pemkab Kulonprogo, Kamis (5/3/2015).
Ketua RW di Punukan, Wates, Djuwardi mengatakan Pemkab Kulonprogo berjanji pada awal pengalihan status, seluruh pembangunan akan ditangani langsung.
“Namun, sampai sekarang belum semua wilayah tersentuh, baru sebagian jalan yang dilengkapi aspal hot mix,” tuturnya. Ia mencontohkan, baru di wilayah timur Pasar Wates, Gadingan, dan Kriyanan yang sudah diaspal hot mix. Sementara, di wilayahnya, yakni Punukan, banyak jalan yang belum diaspal.
Keberadaan tanah kas desa (TKD), ungkapnya, juga jauh dari janji Pemkab. Semula, kata dia, pengelolaan tanah kas desa ditujukan bagi kepentingan masyarakat, namun kenyataannya sulit mengakses lahan di bekas TKD.
Tidak hanya itu, Djuwardi menilai kantor Kelurahan Wates kurang layak karena tidak representatif. Menurutnya, bangunan dapat diperbesar atau dibangun sehingga memiliki aula yang dapat disewakan dan memberi kontribusi ke daerah.
Ketua RT di Dipan, Wates, Sartijo, menambahkan, perubahan nomor RT dan RW membingungkan warga.
“Ada warga yang mengeluh karena kesulitan mengurus administratif sertifikasi guru sebab alamatnya sudahberbeda nomor RT dan RW,” terangnya.
Kabag Pemerintahan Setda Kulonprogo Heriyanto menjelaskan rapat kerja menjadi media untuk berkoordinas dengan RT dan RW di Wates.
“Seperti yang diketahui RT dan RW memiliki tuagas mendukung pelayanan pemerintahan dan administrasi,” tandasnya.