SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang. (JIBI/Solopos/Dok.)
Pilkada Gunungkidul masih dalam pembahasan oleh KPU. Ada beberapa kegiatan yang dihapus sehingga anggaran direvisi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul membahas revisi anggaran yang akan digunakan untul Pilkada 2015. Ada beberapa poin yang perlu direvisi.
Ketua KPU Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan mengatakan, ada penyesuaian yang harus dilakukan. Hal tersebut sudah dibahas dalam rapat internal KPU Gunungkidul di Gedung KPU, Wonosari, Selasa (10/3/2015).
“Ada plot anggaran yang harus disesuaikan karena ada poin yang dulu kami ajukan, tapi setelah ada revisi, poin tersebut dihapus,” ungkap dia.
Zaenuri mengungkapkan, poin yang dimaksud antara lain alokasi dana untuk uji publik. Awalnya, KPU Gunungkidul mengalokasikan Rp100 juta untuk uji publik, namun, setelah uji publik dihapus, maka harus ada revisi anggaran.
Selain itu, lanjut dia, proses rekapitulasi di tingkat PPS juga dihapuskan dan difokuskan di tingkat PPK. Karena proses di tingkat kecamatan lebih panjang, maka alokasi dana untuk proses tersebut perlu ditingkatkan termasuk untuk pengamanan kotak suara di kecamatan.
“Kampanye juga difasilitasi oleh KPU. Tapi, kami mau konsultasi tertulis dengan KPU RI,” ungkap dia.
Pasalnya, lanjut dia, dalam UU tertera sumber pendanaan dari APBN, namun dalam pasal lainnya, disebutkan sumber dana dari APBD. Agar tidak rancu dan salah langkah, ia berencana berkonsultasi dengan KPU RI.
Fasilitas kampanye yang dimaksud yakni debat calon yang direncanakan tiga kali, pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, serta iklan di media cetak dan elektronik. Namun, revisi anggaran ini belum final.
“Kami akan konsultasi juga dengan KPU DIY, Kabupaten, dan Kota dalam rapat koordinasi pemahasan Pilkada di KPU DIY besok [hari ini],” ujar dia.