SOLOPOS.COM - Seorang bocah bermain saat sejumlah warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi unjuk rasa di luar PN Wates, Selasa (24/3/2015) (JIBI/Harian Jogja/Switzy Sabandar)
Bandara Kulonprogo masih menuai penolakan. Adapun Tim Kajian Keberatan siap memfasilitasi.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) siap menemui Tim Kajian Keberatan Pembangunan Bandara Kulonprogo, di Balaidesa Glagah, Kamis (26/3/2015). Menurut Ketua WTT, Martono, kedatangan warga untuk mendengarkan serta menjelaskan maksud penolakan pembangunan bandara di Kecamatan Temon.
“Kami pilih datang di Balaidesa Glagah, sekitar 100 orang akan datang,” ujarnya, Selasa (24/3/2015). Sekalipun datang menemui tim yang dibentuk Gubenur DIY tersebut, Martono tetap menegaskan sikap WTT tidak berubah dan selalu konsisten memperjuangkan lahan produktif milik mereka.
Sesuai rencana, Tim Kajian Keberatan akan menemui sekitar 330 warga Kecamatan Temon yang tidak sepakat dengan pembangunan bandara bertaraf Internasional, Kamis hari ini. Pertemuan digelar di tiga lokasi yakni Balaidesa Glagah, Palihan, dan Kantor Camat Temon.
Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo menguraikan, tim yang akan bertemu dengan warga terdiri dari Sekda DIY, Bupati Kulonprogo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIY, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Kepala Kanwil Hukum HAM DIY, dan akademisi.
Menurut Ariyadi, tim akan melakukan klarifikasi alasan keberatan warga terkait rencana pembangunan bandara.
“Hasil klarifikasi akan dijadikan bahan untuk menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada Gubenur DIY sebagai dasar diterbitkannya atau tidak Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara baru,” paparnya, Rabu (25/3/2015).
Secara teknis, tim kajian keberatan mempresentasikan hasil rekap alasan keberatan warga dan dilanjutkan dengan klarifikasi dalam bentuk dialog terbuka, Tujuannya, untuk mendalami alasan warga supaya tidak muncul salah persepsi dan salah rekomendasi.
Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan, sebagian besar warga yang tidak sepakat dengan rencana pembangunan bandara di Kulonprogo berasal dari wilayahnya. Pertemuan dengan tim dengan warga Glagah dipecah di tiga tempat. “Tidak dilokalisasi di satu tempat, melainkan dipisah sesuai dengan nomor urut undangan,” tuturnya.
Ia menambahkan, hasil perhitungan menyebutkan, sekitar 50 warga Glagah batal terdampak pembangunan bandara karena lokasi digeser. “Batas di Dusun Macanan, Bebekan dan Kretak digeser ke selatan atau Jalan Diponegoro untuk meminimalkan jumlah warga terdampak,” katanya.
Demikian pula halnya dengan tempat wisata yang berada di sisi selatan, kata Agus, tidak terdampak pembangunan bandara. “Hanya saja yang sisi utara, termasuk penginapan dan karaoke kena semua tetapi perlu diingat, lokasi itu merupakan lahan Pakualaman Ground (PAG),” katanya.