SOLOPOS.COM - Tim Pembangunan Bandara Baru melakukan verifikasi pendataan awal di Hotel Kusuma, Senin (27/10/2014). (Switzy Sabandar/JIBI/Harian Jogja)
Bandara Kulonprogo yang bakal dibangun butuh jaminan keamanan.
Harianjogja.com, KULONPROGO –Pembangungan bandara masih harus menghadapi polemik penolakan oleh sejumlah warga. Jaminan keamanan untuk mendukung pembangunan dinilai perlu untuk menyukseskan program tersebut.
Pimpinan proyek bandara Bambang Eko mengungkapkan tahapan pembangunan bandara saat ini sedang dalam tahap persiapan. Sejumlah pelaksanaan teknis dilakukan setelah diterbitkannya Izin Penetapan Lokal (IPL). Pada masa saat ini, keberatan warga masih dapat diterima dan jika ada gugatan dapat segera diselesaikan.
“Kami harap tidak ada gugatan, agar tahapan pembangunan lanjutnya dapat segera dilakukan,” ujar Bambang saat dihubungi wartawan Minggu (19/4/2015).
Dalam kesempatan berbeda, prajurit TNI di bawah Korem 072 Pamungkas juga menyatakan siap untuk mengamankan proses pembangunan bandara di Temon. Hal itu ditegaskan Danrem 072 Pamungkas Brigjend TNI MS Fadhilah saat menggelar pamitan di Lapangan Tembak Sentolo pekan lalu.
Fadhilah mengungkapkan, pro kontra adanya pembangunan bandara merupakan hal yang wajar. Namun, pihaknya menegaskan, pembangunan bandara merupakan program yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah.
“Kalau masih ada kelompok yang tidak sepakat, haruslah diberi pengertian. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini ada pihak yang sengaja memanfaatkan demi kepentingan pribadi,” jelas Fadhilah.
Lebih lanjut Fadhilah menjelaskan, pembangunan bandara di Temon merupakan upaya untuk mengurangi padatnya bandara Adisutjipto saat ini. Di mana, saat ini kapasitas bandara tidak lagi mampu menampung tingginya penumpang yang memanfaatkan layanan penerbangan.
Fadhilah menegaskan, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab TNI untuk turut serta membantu pemkab, pemerintah DIY, pemerintah pusat dan kepolisian dalam menjaga keamanan guna meminimalkan dampak negatif yang dapat muncul. Dia menandaskan, meski ada penolakan, namun jangan sampai terjadi perilaku anarkisme.
“Pada dasarnya, kami menggunakan pendekatan dan memberikan jaminan keamanan semua pihak,” imbuh Fadhilah.