SOLOPOS.COM - Jalan Malioboro (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Kinerja Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Jogja dianggap buruk sehingga mendapat rapor merah
Harianjogja.com, JOGJA-Kinerja Dinas Pariwisata DIY dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY pada triwulan pertama, tahun ini dinilai kurang baik. Sementara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dinilai terbaik.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto memaparkan, penilaian berdasarkan capaian kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penilian itu juga didasari atas Peraturan Menteri (Permen) Nomor 249/2011 yang meliputi berbagai aspek, antara lain, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, konsistensi kinerja fisik maupun kinerja keuangan.
“Serta ketercapaian sasaran kegiatan dan yang lainnya,” Kata Tavip saat memaparkan Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah DIY Triwulan, Jumat (24/4/2015) lalu.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pemberian rapor atas kinerja SKPD pada triwulan pertama menjadi sebuah langkah inovatif untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas proses pembangunan.
Menurut Sultan, proses pembangunan harus mampu memberikan manfaat atas capaian-capaian yang sudah ditentukan. Bahkan, proses itu senantiasa memberikan gambaran yang utuh atas pencapaian yang sudah dimulai sejak triwulan satu hingga akhir tahun anggaran.
Proses penilaian yang dilaksanakan kali ini merupakan kontrol yang efektif atas kinerja Pemerintah Daerah untuk tetap fokus dan jeli dalam menuju sasaran pembangunan yang telah disepakati.
“Saya sangat mengapresiasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang sudah melaksanakan program kegiatan sebagaimana perencanaan. Adapun SKPD yang memiliki kinerja belum optimal, Saya berharap untuk segera berbenah agar kinerja pada triwulan selanjutnya bisa dicapai secara lebih baik, efektif, dan efisien,” kata Sultan.
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menambahkan, bidang pariwisata, selayaknya dikembangkan pada pariwisata minat khusus berkelanjutan dengan pendekatan kerakyatan yang inklusif, melalui penanganan atas isu pengembangan destinasi wisata, kreatifitas atraksi wisata, dan kompetensi pelaku usaha pariwisata.