SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Penyelewengan pupuk bersubsidi diduga masih terjadi di Bantul
Harianjogja.com, BANTUL-Dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi masih sangat mungkin terjadi. Pasalnya, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah berat pupuk di gudang Lini II PT Pupuk Sriwidajaya (Pusri) kerap berbeda dengan berat pupuk di tingkat pengecer.
Diakui sendiri oleh Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian DIY Djarot Margiantoro, saat pendistribusian pupuk bersubdisi tersebut, kebocoroan saat di perjalanan sangat bersar terjadi. Selain itu ia juga mengakui adanya indikasi penebusan pupuk oleh pihak-pihak yang tak seharusnya.
Itulah sebabnya, ia berharap kepada pihak-pihak terkait untuk turut melakukan pengawasan dan peneguran jika memang terjadi penyimpangan di lapangan. Pasalnya, dengan adanya penyimpangan itu, petanilah yang akan dirugikan.
“Mereka yang seharusnya bisa menikmati pupuk bersubsidi, jadinya mereka harus membeli pupuk dengan harga pasar,” ucapnya.
Sementara terkait dengan pupuk tablet yang beberapa waktu lalu sempat menimbulkan polemik, bagi Djarot sebenarnya tak menjadi soal jika tidak dikomersialkan. Artinya, bila tablet pupuk itu hanya dipakai untuk kepentingan sendiri ataupun kelompok tani, maka menurutnya tetap legal.
“Namun, selama ini pembuat pupuk tablet sering kali membeli pupuk bersubsidi untuk kemudian dijual dalam harga non subsidi,” ucapnya.
Sementara Perwakilan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, Anas Sudiyono menuturkan, selama ini distribusi pupuk ke daerah sudah berdasarkan Rencana Detil Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan secara berjenjang dari petani hingga pihak pemerintah DIY.
Melalui RDKK tersebut, kelompok tani harus membuat permohonan berapa banyak kebutuhan pupuk ke pengecer. Selanjutnya pengecer juga mengajukan daftar kebutuhan ke distributor.
“Dengan begini, saya berharap penyimpangan pupuk bersubsidi dapat diminimalisir,” katanya.