SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Tenaga Honorer K2 di Bantul tetap bekerja meski bermasalah. Hal ini bisa memicu konflik horizontal
Harianjogja.com, BANTUL-Masih diizinkannya puluhan tenaga honorer kategori 2 (K2) untuk tetap bekerja diduga merupakan kesengajaan dari pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul terhadap upaya pemalsuan data yang dilakukan oleh para tenaga honorer K2 itu.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Bantul (FMPPB) Zahrowi menyesalkan tindakan Pemkab Bantul tersebut. Menurutnya, tindakan Pemkab Bantul itu sama saja dengan melegalkan atas pemalsuan data yang mereka lakukan sebelumnya.
“Apalagi kebanyakan mereka bekerja di lingkungan pendidikan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (28/6/2015).
“Apalagi kebanyakan mereka bekerja di lingkungan pendidikan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (28/6/2015).
Baginya, keberadaan mereka sekaligus menjadi ironi bagi dunia pendidikan di Bantul. Dunia pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran, justru tenaga pendidiknya tidak mencerminkan kejujuran itu.
Dengan begitu, tambahnya, bukan tidak mungkin tenaga honorer K2 yang kini sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberikan Bupati Bantul pada 2014 silam, juga memalsukan datanya.
Dikatakannya, dalam database tahun 2007 itu tercantum nama-nama tenaga honorer yang lolos tanpa permasalahan dan ada pula beberapa yang masih dengan catatan perbaikan. Kenyataannya, jumlah tenaga honorer K2 yang diseleksi dalam verifikasi CPNS 2014 lalu, mengalami lonjakan
dibanding dengan jumlah yang ada di database tahun 2007 tersebut.
“Andai BKD mengacu pada database ini [2007] saya rasa kesalahan verifikasi tidak akan terjadi,” ucapnya.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Bantul (FMPPB) Zahrowi mengungkapkan guna menghindari kecemburuan dan konflik horizontal antara sesama pegawai, pihaknya berharap pemerintah segera mengambil sikap terhadap dugaan-dugaan ini.
Salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan data para tenaga honorer itu serta menyesuaikannya dengan database tenaga honorer tahun 2007. “Kalau memang terbukti memalsukan data, harus segera diberhentikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah memang ingin terus mempekerjakan maka harus ada kejelasan SK baru untuk status mereka. Aksi mereka yang sebelumnya memalsukan data juga harus menjadi catatan khusus ke depan.
“Jika alasannya kekurangan tenaga pendidik karena moratorium, saya kira itu bukan alasan mendasar. Itu tanggungjawab pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Broto Supriyanto mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada honorer K2 yang sebelumnya melakukan pemalsuan tersebut. Mereka akan terus bekerja di sekolah tempat mereka mengais rejeki selama ini. Hanya saja, hingga kapan mereka bekerja, ia mengaku tidak tahu karena semua diserahkan ke sekolah masing-masing.