SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Pungutan sekolah terjadi di jenjang pendidikan SD di Bantul.
Harianjogja.com, BANTUL– Penerimaan siswa baru SD negeri di Bantul masih ditemukan memungut iuran kepada wali murid senilai Rp1 juta. Uang iuran untuk membiayai sarana prasarana sekolah tersebut sejatinya dilarang.
Pungutan uang sekolah itu dikeluhkan salah seorang wali murid yang mendaftarkan anaknya di SD Negeri 1 Bantul tahun ini. Wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan anaknya itu mengungkapkan, pada rapat antara wali murid dan dewan sekolah serta dihadiri kepala sekolah Jumat (26/6/2015) pekan lalu, wali murid diminta membayar uang sumbangan sarana prasarana senilai Rp1 juta.
Tawaran itu disampaikan Dewan Sekolah kepada wali murid yang anaknya baru saja diterima masuk kelas satu SD Negeri 1 Bantul. Alasannya, uang tersebut untuk membangun ruang kelas baru, lantaran ruang kelas saat ini tidak cukup menampung seluruh siswa baru yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 orang.
“Ruang kelas yang ada cuma tiga, satu kelas isinya ada yang 27 ada yang 28, padahal katanya siswa yang mendaftar berlebih. Sekolah katanya diminta Dinas Pendidikan tidak menolak siswa sehingga terpaksa harus bangun ruang baru satu kelas dan butuh biaya,” ungkap sumber itu, Senin (29/6/2015).
Mulanya kata dia, dewan sekolah menawarkan biaya sumbangan sarpras mulai dari Rp1 juta sampai Rp2 juta per siswa. Wali murid akhirnya memilih Rp1 juta. Mereka bahkan diminta menandatangani surat kesanggupan membayar iuran tersebut.
“Katanya satu tahun pelunasannya, bahkan kabarnya sudah ada wali murid yang terlanjur membayar,” katanya.
Sejatinya, banyak wali murid keberatan dengan biaya pendidikan sebesar itu, namun tidak berdaya bila harus menolak. Mereka khawatir putra mereka atau wali murid akan mendapat perlakuan diskriminatif dari sekolah apabila tidak ikut menyumbang.
“Setahu kami kalau sekolah negeri apalagi SD itu gratis, ternyata enggak justru ditawari bayar Rp1 juta,” papar dia.