SOLOPOS.COM - kegiatan penambangan pasir lereng Merapi (JIBI/Harian Jogja/Gigih M. Hanafi)
Penambangan pasir tanpa izin tidak akan ditutup
Harianjogja.com, BANTUL– Pemerintah memastikan tidak akan menutup tambang pasir tradisional di wilayah ini kendati tak berizin. Sedangkan penutupan tambang pasir modern akan menggandeng aparat dari Polda DIY.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, beberapa hari lalu lembaganya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral (DPU ESDM) DIY ihwal penutupan tambang pasir di Bantul.
“Pemerintah DIY menyatakan tambang itu ditertibkan,” ungkap Hermawan Setiaji, Minggu (11/102015).
Pasalnya, puluhan tambang tak berizin itu terus saja beroperasi kendati sudah melebihi waktu toleransi selama 40 hari yang ditetapkan pemerintah. “Sampai lewat 40 hari masih beroperasi. Padahal izinnya belum keluar sampai sekarang,” tuturnya.
Namun ia memastikan, pihaknya tidak ikut merazia penambangan rakyat yang tidak menggunakan peralatan seperti mesin penyedot pasir atau alat berat ekskavator.
“Kalau tambang rakyat itu cuma pakai serok, ngambil pasirnya pakai tangan. Kasihan kalau ikut ditutup. Mereka sudah beroperasi lama. Kalau tambang modern itu kan pakai alat berat segala yang punya pengusaha tapi enggak ada izinnya,” ungkap dia.
Penambangan tradisional dianggap masih dibutuhkan sebab permintaan pasir untuk bahan bangunan terus ada. Bila seluruh tambang di wilayah ini ditutup, alhasil pasokan pasir akan lumpuh total.
Sedangkan untuk penutupan tambang modern, ditambahkannya akan melibatkan aparat dari Polda DIY selain menerjunkan petugas Satpol PP dan kepolisian Bantul. “Karena penertiban menjadi kewenangan Pemerintah DIY makanya menggandeng Polda DIY,” imbuhnya.