SOLOPOS.COM - Sejumlah warga mengeruk salah satu lokasi penambangan untuk dibuat parit agar kendaraan pengangkut pasir tidak bisa melintas masuk ke kawasan bantaran Sungai Progo di Desa Banaran, Galur, Jumat (18/9/2015). (JIBI/Harian Jogja/Holy Kartika N.S.)
Penambangan pasir di Bantul kembali berkonflik, kali ini antara penambang dengan pembeli
Harianjogja.com, BANTUL-Tak hanya sopir truk dari luar Bantul saja yang menjadi sasaran protes dari sopir truk pasir asal Bantul, para penambang pasir di Sungai Progo pun mengalami hal yang sama.
Sebagai pihak produsen pasir, para penambang tersebut dituding mengkhianati kesepakatan antara para sopir truk pasir asal Bantul itu dan para penambang pasir di sepanjang Sungai Progo.
Seperti diakui oleh koordinator aksi dari Paguyuban Kawulo Mataram (PKM) Sigit Fajar, pihaknya juga menuntut agar para penambang pasir tersebut mematuhi kesepakatan yang sudah pernah ada. Dengan berdalih minimnya stok pasir, para penambang pasir itu seharusnya tidak memanfaatkan kondisi dengan menaikkan harga pasir dengan harga yang tak wajar.
Seperti diakui oleh koordinator aksi dari Paguyuban Kawulo Mataram (PKM) Sigit Fajar, pihaknya juga menuntut agar para penambang pasir tersebut mematuhi kesepakatan yang sudah pernah ada. Dengan berdalih minimnya stok pasir, para penambang pasir itu seharusnya tidak memanfaatkan kondisi dengan menaikkan harga pasir dengan harga yang tak wajar.
Dijelaskan Sigit, saat para penambang pasir menggelar aksi protes mereka terkait izin penambangan rakyat pasir di sepanjang Sungai Progo beberapa bulan lalu, pihaknya memang sempat memberikan bantuan dalam pengerahan massa. Ketika itu ia mengaku pihak penambang pasir menjanjikan akan memberikan harga khusus kepada pihaknya.
Selain itu, diakuinya, para penambang pasir itu juga berjanji akan memprioritaskan pengambilan pasir kepada para sopir truk pasir asal Bantul. “Tapi sampai sekarang tidak buktinya,” keluh Sigit saat dihubungi Minggu (8/11/2015) siang.
Tak hanya itu, ia juga mengeluhkan ulah penambang pasir yang kerap memanfaatkan terbatasnya stok pasir untuk menerapkan prinsip ‘siapa cepat dia dapat’. Jika harus beradu cepat dengan truk-truk dari luar Bantul, ia mengaku jelas akan kalah.
Pasalnya, truk-truk asal luar Bantul itu sudah berada di lokasi penambangan sejak malam harinya. “Kalau kami harus datang sejak malam hari juga, kami tak sanggup,” keluh Sigit.
Terlebih, hingga kini, para penambang di sepanjang Sungai Progo memang belum ada satu pun yang mengantongi izin dari pemerintah DIY. Karena itulah mereka pun tak ada yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi kepada pemerintah. “Mereka itu kan sudah tidak setor apa-apa ke pemerintah. Mbok ya kalau pasang harga jangan tinggi.” Gerutunya.
Terkait hal itu, Sekretaris Kelompok Penambang Progo (KPP) Junianto membantah bahwa pihaknya sengaja menaikkan harga untuk keuntungan para penambang sendiri. Kepada Harian Jogja, dirinya mengaku terpaksa menaikkan harga pasir lantaran stok pasir memang sudah menipis.
Selain itu, jumlah penambang yang ada di sepanjang Sungai Progo pun sudah semakin sedikit. Setidaknya, tak lebih dari 20 titik saja di sepanjang Sungai Progo yang kini ditambang oleh warga.
Hal itu diperparah dengan meningkatnya kebutuhan akan pasir yang dinilainya akibat proyek pembangunan oleh pemerintah. Terlebih, saat ini, banyak desa mencari tambahan suplai pasir untuk bahan baku bangunan fisik mereka. “Desa sekarang kan digelontor dana desa,” katanya.
Oleh karena itulah, menurutnya, agar tidak memperuncing masalah, ia berharap pemerintah segera turun tangan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan izin pertambangan kepada warga.
Ia berkilah, stok pasir saat ini sudah semakin tipis. Jika para penambang tak segera diberikan izin, ia khawatir nantinya banyak proyek pembangunan pemerintah akan mandeg. “Kalau pun tidak, harga pasir akan bisa meningkat lebih tajam lagi,” tegasnya.