SOLOPOS.COM - Sejumlah truk pengangkut pasir terparkir di lokasi penambangan pasir Sungai Progo yang berhimpitan dengan lahan pertanian warga, Kamis (26/11). Praktek penambangan pasir di Sungai Progo kini mulai menggerus lahan warga. (JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani)
Infrastuktur Sleman berupa embung Kemiri dibangun enam tahun lalu, tapi sampai sekarang tak dapat dipergunakan.
Harianjogja.com, SLEMAN-Kondisi embung di Dusun Kemiri, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem kian memprihatinkan. Warga tidak mampu memanfaatkan air seperti rencana awal pembangunan yang ditujukan untuk irigasi. Dinas Sumber Daya Air dan Mineral (SDAEM) Sleman sendiri tak bisa ikut campur karena kewenangannya ada pada Balai Besar Kawasan Sungai (BBKS) Serayu Opak.
Berdasarkan pantauan Harianjogja.com di lapangan, embung yang dibangun lebih dari enam tahun lalu itu tidak dapat disalurkan ke pertanian warga. Air yang tersisa tinggal di sisi selatan dengan tingkat kedalaman yang kurang. Sementara pada sisi utara, dasar embung justru ditanami kalanjana untuk pakan ternak.
“Dulu penuh. Bisa disedot untuk irigasi. Bisa buat renang juga. Tapi sekarang airnya sedikit,” kata warga, Ngatiyah, 45, saat mencari rumput di areal embung, Kamis (26/11/2015) pagi.
“Dulu penuh. Bisa disedot untuk irigasi. Bisa buat renang juga. Tapi sekarang airnya sedikit,” kata warga, Ngatiyah, 45, saat mencari rumput di areal embung, Kamis (26/11/2015) pagi.
Senada diungkapkan Kepala Desa Purwobinangun, Herri Suasana. Ia menyampaikan maket yang disusun sejak awal pembangunan sama sekali tidak sesuai dengan realisasinya. Melihat maketnya, Embung Kemiri tidak hanya menampung air tapi direncanakan ada wahana pendukung sektor pariwisata dan ekonomi seperti wisata kano dan sentra berjualan makanan.
“Sudah sempat dibentuk pokdarwis [kelompok sadar wisata] tapi tidak berjalan,” jelas Heri.
Heri mengaku telah melaporkan hal itu kepada pihak pemerintah provinsi sebanyak dua kali tapi baru ditanggapi sekali. Namun tetap saja hingga kini
belum ada upaya perbaikan.
Menanggapi itu, Kepala SDAEM Sleman, Sapto Winarno, mengatakan untuk Embung Kemiri memang bukan kewenangan Pemkab Sleman.
Pembangunannya dipihaki BBWS Serayu Opak sehingga pengelolaannya pun masih di bawah Balai Besar yang berkantor di Janti itu.
“Tahun ini kami sudah bikin surat ke BBWS untuk ditindaklanjuti tapi sepertinya 2016 tidak ada anggaran untuk perbaikan,” jelasnya.
Ia menyebut kondisi Embung Kemiri saat ini sama sekali tidak bisa berfungsi. Fungsi utama embung sebagai konservasi air sepertinya tidak bisa
direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan jenis tanah di dasar embung mudah menyerap air sehingga air tak dapat tertampung optimal.
Seandainya Embung Kemiri diserahkan kepada Pemkab Sleman, Sapto siap mengelola. “Pengelolaan kami siap tapi kalau [Embung Kemiri] sudah diperbaiki,” tegas Sapto di ruangannya.
Ia menilai jika Embung Kemiri diangkat dari sektor pariwisatanya, sepertinya sulit dilakukan karena sangat curam. Lain dengan Embung Tambakboyo di Depok yang masih mungkin dilengkapi dengan sarana rekreasi.
Pada dasarnya, kata Sapto, keberadaan embung tidak hanya berfungsi sebagai konservasi air tapi juga sektor pariwisata. Ia mengatakan, saat ini ada 27 embung yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Dari embung yang ada, enam milik Pemkab Sleman, delapan milik Provinsi DIY dan 13 milik BBWS. Ia mengklaim, embung milik Sleman berfungsi sebagaimana mestinya.