Harianjogja.com, BANTUL–Ada sebanyak 10 produk hukum Peraturan Daerah di Bantul ditemukan DPRD tidak dilengkapi dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup). Padahal, Perbup sangat dibutuhkan untuk menyusun teknis dan tata cara pelaksanaan secara detail.
“Ada sepuluh Perda produk 2010 sampai 2013 ini. Perbup ini harus segera dipenuhi bupati. Lha kalau nggak dilengkapi aturan pelaksanaan bagaimana,” kata Anggota Badan Legislasi DPRD Bantul Aslam Ridlo di gedung dewan, Rabu (11/12/2013).
Promosi Keturunan atau Lokal, Mereka Pembela Garuda di Dada
Menurut Aslam, Perbup untuk sepuluh Perda cukup mendesak dan dibutuhkan sebagai instrumen yang mengatur detail dan teknis pelaksanaan dari produk Perda yang dihasilkan. Dewan menilai perda belum dilengkapi Perbup diyakini tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
Ia menembahkan sebenarnya penerbitan Perbup untuk setiap Perda sudah terlambat. Dalam ketentuan mengatur rentang waktu penerbitan Perbup enam bulan sejak Perda ditetapkan dan materi berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk disahkan. “Jadi itu tanggung jawab bupati langsung. Kami minta segera dipenuhi agar produk hukum Perda tidak sia-sia dalam pelaksanaannya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Setda Bantul Gunawan Budi Santoso mengaku memang ada beberapa Perda yang belum disertai dengan terbitnya Perbup. “Tapi jumlahnya berapa kami belum inventaris keseluruhan,” kata Gunawan.
Hanya, menurut Gunawan, ada juga ketentuan bahwa Perda tidak harus dibuat Perbup jika memang sudah dianggap kuat dan jelas. Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD agar segera menyusun draf legal drafting yang memang dipandang perlu dilengkapi untuk penerbitan Perbup.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
