SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Selain menjadi pemukiman penduduk, hotel, pusat bisnis dan perbelanjaan, tanah pertanian berubah bentuk menjadi jalan.
Harianjogja.com, SLEMAN– Dalam kurun waktu lima tahun, 200 hektare lahan pertanian di DIY beralih fungsi. Selain menjadi pemukiman penduduk, hotel, pusat bisnis dan perbelanjaan, tanah pertanian berubah bentuk menjadi jalan.
Kondisi tersebut dikawatirkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat mengancam ketahanan pangan di DIY. Dia berharap agar masing-masing pemerintah daerah memerhatikan masalah krusial tersebut. “Jangan ada pandangan DIY hanya mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak memerhatikan masalah pangan,” ujar Sultan di sela-sela kegiatan panen Mina Padi di Seyegan, Rabu (16/12/2015).
Salah satu upaya yang perlu dilakukan Pemerintah DIY, katanya, dengan menyediakan 35.000 hektare lahan pertanian yang tidak boleh beralih fungsi dan menjadi sentra ketahanan pangan di DIY. Selain itu, dia berharap masing-masing Pemkab memikirkan bagaimana pemukiman penduduk dikonsep dengan vertical housing (rumah susun). “Ini harus mendapat perhatian dari masing-masing Pemkab, seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di DIY,” kata Sultan.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) DIY, Sasongko mengatakan, dengan luas sawah hanya 55.177 hektare dan lahan kering 42.472 hektare, wilayah DIY dijadikan miniature perhitungan produksi padi nasional karena termasuk salah satu sentra produksi padi di Indonesia. Saat ini, para petani melakukan penanaman padi serentak sebagai bagian program gerakan tanam padi memasuki musim penghujan. “Secara nasional, gerakan tanam padi sudah dimulai sejak Senin (7/12/2015) lalu,” kata Sasongko.
