SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, JOGJA-Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan mengklaim “masa darurat hutan” di Indonesia sudah lewat. Pasalnya, sejak 2009 pihaknya memiliki komitmen untuk menghentikan moratorium izin pengelolaan hutan bagi perusahaan.
“Kalau tidak ada kebijakan luar biasa ini, maka hutan kita akan habis,” ujar Zulkifli saat menjadi pembicara pada Diskusi Hutan Untuk Kemakmuran Rakyat, di Balairung UGM, Sabtu (26/10/2013)..
Sebagai gantinya, sambung dia, Kemenhut memperluas akses hutan untuk rakyat. Setiap tahun, pihaknya memberikan 5.000 hektare hutan untuk dikelola masyarakat menjadi hutan rakyat. Melalui program itu, masing kepala keluarga mendapat 2 hektare.
“Bagaimanapun, kemakmuran rakyat melalui pengelolaan hutan perlu dilakukan. Cuma masalahnya terletak pada permodalan dan pemodelan hutan. Soal model ini, perlu juga pelibatan akademisi kehutanan untuk melakukan pendampingan,” ujar dia.
Zulkifli mengatakan, meski moratorium izin dihentikan dan akses rakyat mengelola hutan ditingkatkan hal itu tidak mengganggu pertumbuhan Industri. Pasalnya, sambung dia, industri kayu tetap dikembangkan hanya saja basis bahan bakunya diambil dari hutan tanaman.
“Mereka harus menanam dulu baru ditebang, bukan tebang dulu baru tanam. Perlu diketahui, produksi kayu di Indonesia 70% berada di wilayah Jawa bukan Sumatera atau Kalimantan,” tutup Zulkifli