SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/dok)
Pilkada Jogja memetakan daerah rawan politik uang
Harianjogja.com, JOGJA — Panitia Pengawas (Panwas) Kota Jogja telah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Jogja 15 Februari mendatang. Salah satu kerawanan adalah adanya politik uang.
Anggota Panwas Kota Jogja Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Iwan Ferdian mengatakan kerawanan politik uang ini salah satu indikatornya karena sikap masyarakat yang pragmatis sehingga dengan iming-iming uang lebih mudah diarahkan suaranya. Terlebih, kata dia, di sekitar TPS rawan politik uang itu ada pejabat, politisi, atau pengusaha tingkat daerah atau tingkat nasional. Baca Juga : PILKADA JOGJA : Waspadai 66 TPS Rawan Politik Uang, Daerah Mana?
Karena itu, pihaknya akan berupaya mengawasi untuk meminimalisir praktik politik uang tersebut dengan melibatkan relawan pengawas serta pengawas TPS yang sudah dibekali materi pengawasan. Untuk pengawas TPS dalam proses pengawasan dilengkapi dengan telepon selular yang ada kameranya.
“Pengawas TPS akan melaporkan situasi yang terjadi di TPS lengkap dengan gambar,” ujar Iwan, Selasa (10/1/2017)
Selain 66 TPS rawan politik uang, Panwas juga mencatat ada 199 TPS yang rawan dari sisi profesionalitas penyelenggara, 54 TPS rawan terkait akurasi data pemilih dan penggunaan hak suara, 51 TPS rawan ketersediaan logistik, dan 9 TPS rawan keterlibatan penyelenggara.
Menurut Iwan, indikator kerawanan TPS dibuat Badan Pengawas Pemilu. Pihaknya hanya memetakan sesuai indikator tersebut kemudian melaporkannya ke Bawaslu. Untuk kerawanan terkait akurasi data pemilih, kata Iwan, biasanya ditemukan di TPS-TPS sekitar rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan) mengingat pemilih di sekitar TPS tersebut sifanya tidak pasti,
“Bisa jadi ada surat suara kurang, atau waktu untuk menyalurkan hak suara tidak terakomodir,” ujar Iwan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi TPS-TPS rawan, salah satunya tidak menempatkan TPS berdekatan dengan posko pemenangan atau tim pasangan calon walikota dan wakil walikota. Wawan juga menyatakan sudah melakukan seleksi ketata pada petugas Kolempok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS-TPS.