SOLOPOS.COM - Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kulonprogo belum melaporkan hasil sensus aset. Padahal, hasil penilaian audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dicapai Kulonprogo harus diikuti dengan kejelasan aset daerah.
Delapan SKPD tersebut, antara lain, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB (BPMPD), RSUD Wates, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Samigaluh, Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP4K) dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulonprogo, Yuriyanti, menuturkan, pelaporan sensus aset BPMPD terancam tidak tepat waktu. Sementara, tujuh SKPD lainnya dijadwalkan Kamis (5/12/2013) akan melaporkan hasil sensusnya. “Sebanyak 35 SKPD dan 353 sekolah semuanya sudah melaporkan kondisi barang yang dimilikinya,” ujarnya, Rabu (4/12/2013).
Dijelaskannya, pelaksanaan sensus di BPMPD saat ini sekitar 5%. Persoalannya karena tidak ada dukungan dari personel di lembaga ini, sementara dalam pelaksanaan kerap diberi tambahan tambahan pekerjaan sehingga proses sensus tidak fokus. Yuriyanti menerangkan, sensus barang daerah, merupakan amanat dari Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mewajibkan kabupaten dan kota untuk melakukan sensus terhadap aset lima tahun sekali.
Hasil sensus ini akan dipakai untuk menertibkan laporan administrasi terhadap aset yang ada, sedangkan barang yang kondisinya rusak akan diajukan penghapusan. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, menyebutkan, aset yang dimiliki Pemkab Kulonprogo dari hasil pendataan dan sensus sementara berkisar Rp1,1 triliun. Aset terbanyak dimiliki lingkungan Dinas Pendidikan karena membawahi sekolah serta di DPU. “Pada 15 Desember, sensus aset di masing-masing SKPD harus selesai,” tandasnya.