SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
JOGJA—Tercatat dari Januari hingga saat ini, ORI Jateng DIY menerima aduan sebanyak 135 kasus. Persentase kasus terbesar adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perizinan usaha dan ketidakjelasan kelanjutan laporan kepolisian.
Pelaksana ORI Jateng DIY, Budhi Masthuri menjelaskan, dari rekapan laporan sepanjang Januari-September, permasalahan pemerintahan daerah yang menyangkut kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan menduduki peringkat pertama.
“Persoalan perizinan minimarket, tower seluler, kemudian izin mendirikan bangunan dipermasalahkan. Kalau dipersentasekan sampai 30 persen dari total laporan,” ujar Budhi kepada Harian Jogja, kemarin.
Menurut Budhi, masyarakat banyak mempertanyakan mengapa pemerintah daerah bisa menerbitkan izin usaha padahal selama ini mereka merasa tidak dimintai izin. Sementara dalam peraturan daerah, penerbitan izin usaha juga tidak bisa tanpa melibatkan masayarakat.