SOLOPOS.COM - ilustrasi (google img)
ilustrasi (google img)
GUNUNGKIDUL—Sejumlah desa di Gunungkidul mengeluhkan hilangnya potensi pemasukan desa akibat pemberlakuan gratis biaya pada pengurusan sejumlah dokumen seperti KTP. Apalagi mereka mengaku beban perlengkapan kantor mereka ikut naik.
“Itu yang sebenarnya membuat kami kelimpungan menyikapi KTP dan segala macam pengurusan administrasi kependudukan serba gratis,” kata Kepala Desa Kepek Kecamatan Wonosari, Bambang Setiawan kepada Harian Jogja, Selasa (25/9).
Ia mengatakan, menurut rekapitulasi tim khusus dalam satu tahun sejak KTP gratis diterapkan, potensi pendapatan desa Rp12 juta, hilang. Hal itu, kata dia, juga dialami seluruh desa. Ia mengatakan, Desa Wonosari justru harus terpukul dengan hilangnya potensi pendapatan Rp32 juta per tahun. Desa Ngestirejo Kecamatan Patuk pun harus legowo kehilangan pendapatan Rp12 juta per tahun.
“Boro-boro mau dapat kompensasi ganti rugi dari sumber pendapatan lain. Selama ini desa terkadang tombok untuk pengadaan barang kertas dan tinta manakala anggaran belanja barang alat tulis kantor nyaris habis,” ujar Ristianto, Kades Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari.(ali)