SOLOPOS.COM - Ilustrasi/dok
JOGJA—Mahasiswa Nusa Tenggara Timur masih saja merasa resah kendati Gubernur DIY telah memberikan jaminan keamanan secara lisan. Hal ini lantaran mahasiswa berulangkali mendapatkan pesan singkat bernada teror.
Pesan berupa SMS muncul lagi pada Rabu (27/3) dini hari. Pesan yang diperoleh oleh seorang mahasiswa kemudian disebarkan ke sesama mereka karena merasa ketakutan. Pesan terakhir yang diterima itu masih saja menyebutkan bakal adanya aksi sweeping dari anggota Kopassus.
Pesan serupa ini sebelumnya juga sempat diterima mahasiswa sebelum adanya pembantaian empat tahanan titipan Polda DIY tersangka pembunuhan personel TNI Sertu Heru Santosa di LP Cebongan, Sabtu (23/3/2013) dini hari.
Bahkan ketakukan itu semakin dirasakan ketika Iyon Lopo, mahasiswa asal Kupang mendapatkan pesan dari pemilik kontrakannya di daerah Banguntapan, Bantul yang tak lain adalah anggota TNI pada Rabu (26/3/2013) malam. “Pesannya agar kami jangan keluar- keluar dulu,” ujarnya.
Tidak hanya itu, mahasiswa NTT juga kerap mendapatkan kabar pemukulan kepada sesama mereka, tapi kenyataannya tidak pernah terjadi karena hanya sekedar isu. Dengan keresahan yang menyelimuti mahasiswa, Iyon mengatakan seluruh paguyuban mahasiswa dari berbagai kabupaten di NTT berkumpul mengaktifkan kembali Forum Keluarga Mahasiswa NTT Bersatu yang sempat vakum.
Namun sebagian lain ada yang telah memilih untuk pulang karena diminta oleh orang tuanya. “Lima persen mahasiswa NTT yang tersebar di berbagai kampus memilih pulang,” tambah Doni, mahasiswa UTY.
Mahasiswa yang tinggal di Jogja, menurut Doni, terus mengusahakan untuk kembali mendapatkan rasa aman. Kemarin dalam pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, mereka meminta agar Komnas HAM memfasilitasi mereka untuk mendapatkan jaminan keamanan secara tertulis.
“Kami minta jaminan keamanan tertulis dari gubernur, Pangdam, dan Polda,” pinta mereka.
Selain itu, mereka juga meminta agar Komnas HAM dapat mengawal pengusutan pembantaian di LP Cebongan. Mereka pesimistis kasus pelanggaran HAM seperti itu akan terungkap. “Menurut kami harus ada intervensi dari pusat, presiden untuk mengungkapnya, kata Iyon
yang tak lain ketua Forum tersebut.