AIR BERSIH GUNUNGKIDUL : Belasan Spamdes Tak Beroperasi

Air bersih di Gunungkidul sedianya telah memiliki infrastruktur, di antaranta Sistem Pengeloaan Air Minum Desa (Spamdes) namun sayangnya banyak yang tidak beroperasi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya 11 unit Sistem Pengeloaan Air Minum Desa (Spamdes) di Gunungkidul tak beroperasi lagi. Kondisi ini butuh perhatian dari Pemerintah Kabupaten, karena jika dibiarkan bisa menganggu terhadap pemenuhan air ke warga.

Promosi Timnas Garuda Luar Biasa! Tunggu Kami di Piala Asia 2027

Hingga saat ini, jumlah spamdes yang tercatat ada 213 unit. Dari jumlah itu sebagian besar tidak beroperasi dengan maksimal karena suplai air ke warga hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu.

Ketua Pengelola Air Minum Masyarakat Yogyakarta (Pamaskarta) Gunungkidul  Damahuri mengakui tidak bisa menyebutkan data pasti, berapa jumlah spamdes yang ada saat ini. namun berdasarkan pendataan di 2013 lalu, diketahui jumlahnya mencapai 213 unit yang tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul.

“Mungkin jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Selain adanya penambahan instalasi, waktu pendataan yang mengembalikan formulir hanya ada 213 tempat,” kata Damanhuri saat dihubungi Harian Jogja, Minggu (23/8/2015).

Dia menjelaskan, dari spamdes yang ada mayoritas tidak beroperasional dengan baik. Ada dua faktor penyebab instalasi itu kurang optimal, yakni masalah pengelolaan serta debit air dari sumber yang digunakan.

Untuk pengelolaan, kata Damanhuri, lebih disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya pengelolaan hanya dilakukan sebisanya sehingga berujung macetnya pengoperasian. “Dari data yang saya miliki ada 11 spamdes yang mati dan tak beroperasi lagi,” katanya lagi.

Sementara itu, untuk masalah debit air berdampak terhadap penyaluran air ke warga. Pelayanan tidak bisa secara penuh, karena penyalurannya dilakukan berkala karena menunggu debit mencukupi.

“Kondisi ini terjadi di sebagian besar spamdes yang ada. Sedang untuk penyalurannya bisa dilakukan saat pagi, siang, sore atau malam. Tapi yang jelas, penyaluran air tidak bisa dilakukan sepanjang hari,” ujar Damanhuri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul Edi Susilo berharap pemkab berperan aktif dalam pengelolaan spamdes. Dia menilai, selama ini partisipasi dari pemerintah masih minim, karena diserahkan sepenuhnya ke kelompok.

“Pengawasannya tidak ada, padahal jika itu dilakukan maka operasionalnya bisa lebih maksimal dan menghindarkan adanya permasalahan dalam pengelolaan,” kata Edi.

Dia mengaku tidak tahu pasti berapa jumlah spamdes yang mati suri. Namun potensi itu ada, apalagi dalam kegiatan reses, ia sering mendapatkan keluhan dari warga terkait dengan macetnya spamdes.

“Masalah ini banyak dialami pengolahan yang bersumber dari sumur dalam. Macetnya operasional terjadi karena antara biaya produksi dengan pendapatan tidak seimbang, sehingga saat terjadi kerusakan tidak bisa memperbaiki,” ujar mantan Kepala Desa Kedungpoh itu.

Edi menambahkan, apabila proses pengawasan dan pendampingan bisa dilakukan maka masalah air bersih saat kemarau bisa sedikit teratasi. “Spamdes itu sangat membantu, karena instalasi ini bisa mengcover kebutuhan air masyarakat yang tak terlayani PDAM,” kata Edi.

Terpisah, Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Gunungkidul Bambang Antono mengakui saat ini pemerintah menyerahkan sepenuhnya masalah pengawasan spamdes ke Pamaskarta Gunungkidul. Namun menurut Bambang, ke depannya pemkab akan melakukan pengawasan dan pendampingan agar operasionalnya bisa berjalan dengan baik.

“Kami juga akan melakukan pendataan ulang terhadap spamdes. Selain itu, kami juga sedang merencanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum,” kata Bambang saat ditemui di ruang kerjanya di akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, meski menyerahkan masalah pembinaan ke pamaskarta, pemkab juga tetap memberikan bantuan dalam pengoperasional. Namun bantuan yang diberikan sebatas stimulan, sehingga memacu pengelola untuk memaksimalkan potensi yang ada.

“Tidak semuanya kami bantu, karena kami hanya memberikan bantuan sambungan rumah [SR]. Jumlahnya tidak banyak, misalnya apabila yang dibutuhkan 40 SR maka yang kami bantu hanya lima-sepuluh SR,” katanya lagi.