AIR BERSIH GUNUNGKIDUL : Pemanfaatan Air di Sungai Bawah Tanah Bribin Belum Maksimal

Air bersih Gunungkidul yang memanfaatkan sumur bawah tanah di Bribin belum maksimal

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Pemanfaatan air bersih di bendungan dan Mikrohido Sungai Bawah Tanah Bribin di Dusun Sindon, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul belum maksimal.

Promosi Pembunuhan Satu Keluarga, Kisah Dante dan Indikasi Psikopat

Salah seorang operator di Bribin 2, Suparno menyebutkan debit air yang dihasilkan belum maksimal. Dari potensi 100 liter per detik baru bisa direalisasikan sebesar 20 liter per detik. “Memang belum bisa maksimal,” kata Suparno, saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (7/12/2015).

Dia menjelasakan, masalah tersebut disebabkan karena adanya gangguan pada mesin pompa. Untuk menaikan air dari sungai bawah tanah dengan kedalaman 105 meter terdapat lima pompa. Namun kenyataannya, dari jumlah itu hanya beroperasional dengan maksimal dua pompa saja.

“Masalahnya ada mesin yang rusak, sehingga berpengaruh terhadap debit air yang dihasilkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno yang ikut mendampingi dalam proses sidak berharap Pemerintah Pusat bisa memberikan anggaran dan juga bantuan perbaikan. Dia menyakini jika upaya tersebut bisa dilakukan, maka krisis air di Gunungkidul bisa diatasi dengan memanfaatkan sumber air bawah tanah yang dimiliki.

“Ini baru yang di bribin, sedang masih banyak sungai bawah tanah yang lain. Saya harap ada bantuan untuk pengelolaan atau perbaikan, sehingga masalah krisis air bisa teratasi,” kata Suharno.

Pada kesempatan itu, Basuki tampak tertarik dengan ide dari Ketua DPRD Gunungkidul Suharno. Menurut dia, pembuatan embung di sekitar sumber bisa memberikan banyak manfaat. Salah satunya, tampungan itu bisa difungsikan saat mesin pompa mengalami kerusakan sehingga proses penyaluran air tidak tersendat.

“Kalau sekarang, saat mesin rusak otomatis penyaluran juga berhenti. Namun untuk realisasi pembuatan embung atau penampungan itu masih butuh kajian mendalam di kementerian,” ujarnya.