SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Air bersih Sleman semakin banyak dibutuhkan seiring meningkatnya populasi
Harianjogja.com, SLEMAN- DPRD Sleman berharap perusahaan daerah air minum (PDAM) Sleman terus meningkatkan kinerjanya. Pasalnya kebutuhan air bersih akan semakin meningkat seiring meningkat perkembangan populasi masyarakat. Tahun depan, perusahaan daerah tersebut kembali mendapat suntikan modal.
Wakil Ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengatakan, untuk menunjang kinerja PDAM, DPRD Sleman menyetujui pemberian tambahan modal kepada perusahaan daerah tersebut sebesar Rp6 miliar untuk tahun depan.
“Kinerja PDAM perlu terus dikoreksi meskipun saat ini berjalan dengan baik. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar mampu melayani kebutuhan air bersih masyarakat,” katanya usai sidang paripurna terkait perubahan Perda No.10/2010 tentang PDAM, Selasa (13/12/2016).
Menurutnya, sampai saat ini tidak semua masyarakat Sleman memanfaatkan jaringan PDAM. Bahkan, katanya, sekitar 6.000 KK di perbatasan antara Sleman dan Kota Jogja menjadi pelanggan PDAM Jogja.
Kondisi tersebut membutuhkan komitmen PDAM Sleman agar kinerjanya terus ditingkatkan. Apalagi berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, hutang PDAM Sleman sebesar Rp16,74 miliar kepada pemerintah pusat saat ini telah dihapus.
“Hal itu sesuai dengan skema penyertaan hibah daerah [PHD] pemerintah pusat, sehingga saat ini PDAM sudah tidak memiliki hutang ke pusat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Saat pendirian PDAM Sleman, lanjut Inoki, perusahaan daerah tersebut membutuhkan minimal Rp100 miliar. Dana tersebut, sebanyak Rp83 miliar disediakan oleh Pemkab sementara sisanya berasal dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp16,7 miliar.
“Penyertaan modal dari Pemkab dibayar secara bertahap selama 15 tahun. Sampai saat ini, penyertaan modal yang diberikan sudah lebih dari 50 persen,” tandasnya.
Terkait masalah tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, sisa modal yang perlu disetorkan kepada PDAM masih sebesar Rp14 miliar. Pelunasan penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2025 mendatang atau sesuai kemampuan keuangan daerah.