SOLOPOS.COM - Kondisi salah satu rumah tidak layak huni di Kulonprogo (Foto dokumen Humas Pemkab Kulonprogo)
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sedang memperbarui data kemiskinan
Harianjogja.com, KULONPROGO– Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sedang memperbarui data kemiskinan, yang nantinya akan menjadi satu-satunya sumber data kemiskinan Kulonprogo, dan dituangkan dalam album kemiskinan.
Data ini akan disusun oleh tim khusus, yang pengurusnya akan dilantik oleh Bupati Kulonprogo, pada akhir November 2017.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, tugas pokok dan fungsi tim tersebut akan dilegalkan dalam Peraturan Bupati tentang Satu Data kemiskinan, dan setelah dilantik, tim khusus tersebut akan langsung bekerja.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, tugas pokok dan fungsi tim tersebut akan dilegalkan dalam Peraturan Bupati tentang Satu Data kemiskinan, dan setelah dilantik, tim khusus tersebut akan langsung bekerja.
Tim satu data ini terbentuk dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasto menilai, tim ini penting dibentuk, mengingat ada perbedaan data kemiskinan, antara data yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan BPS.
Tim satu data terdiri dari tim pengumpul data, forum data dan penyuguh data. Ia berharap, data yang dihasilkan tim bisa menjadi data yang dimiliki bersama.
“Saat ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) sudah melakukan verifikasi data kemiskinan, baik yang absolut dan yang tidak,” kata dia, Kamis (2/11/2017).
Ia menjelaskan, data kemiskinan absolut muncul karena masyarakat yang terdata itu adalah penyandang disabilitas, dan jompo atau sudah tua. Tidak semua dari mereka bisa dikaryakan, sehingga tidak bisa dinaikkan status sosial ekonominya. Sementara itu, kemiskinan tidak absolut atau yang masih bisa diubah adalah masyarakat yang masih bisa diberi pembinaan oleh Pemkab.
Kepala Dinsos P3A Kulonprogo Eko Pranyoto mengatakan, selama lima tahun terakhir, total persentase penurunan angka kemiskinan hanya bertengger pada 0,9% tidak sampai membulat 1%. Sehingga, kini Dinsos P3A diminta untuk bisa fokus dan berkonsentrasi menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 1,5%.
Tahun ini, Dinsos P3A akan mengevaluasi mengapa program-program penanggulangan yang sebelumnya dilakukan, tidak memiliki daya ungkit yang besar dalam mengurangi jumlah warga miskin, termasuk kendala apa saja yang dihadapi.
Sejumlah program yang selama ini dilakukan antara lain pembagian bantuan sosial, Program Keluarga Harapan dan lain-lain. Setelah dievaluasi, Dinsos akan membuat program baru, atau menyempurnakan program yang sebelumnya sudah ada, agar lebih optimal mengurangi angka kemiskinan.
Selain itu, jajarannya akan menguatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama lintas sektor bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, mengenai program penanggulangan kemiskinan. Langkah ini dilakukan, mengingat sejauh ini program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, ternyata dilakukan oleh banyak OPD lainnya, bukan hanya Dinsos, P3A.
“Kalau yang kami lihat dari laporan, ada tingkat kegagalan yang banyak dari program-program pemberdayaan. Peserta program mampu memproduksi, namun tidak dapat memasarkan produk yang mereka hasilkan itu, berarti perlu ada pembaruan pemasaran dan pendampingan,” kata dia.