SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Alokasi dana desa di Bantul belum seluruhnya cair. Dari total 75 desa yang ada di Bantul, baru tiga desa yang merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Harianjogja.com, BANTUL-Hingga memasuki pertengahan 2015, tanda-tanda dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) belum juga nampak.
Alih-alih cair, hingga bulan ini saja, dari total 75 desa yang ada di Bantul, baru tiga desa yang merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Padahal, berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 5/2015, pencairan ADD itu draft (rancangan) APBDes tersebut merupakan syarat mutlak pencairan dari ADD.
Kenyataannya, hingga kini, penyusunan APBDes itu masih dalam proses penyempurnaan oleh masing-masing pihak pemerintah desa (pemdes).
“Sejauh ini baru Desa Gadingsari, Wijirejo dan Panggungharjo saja yang sudah menyelesaikannya [rancangan APBDes],” ucap Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Bantul Heru Wismantara kepada wartawan, Kamis (4/6/2015).
Kendati berdasarkan perda tersebut, batas akhir penyetoran rancangan APBDes adalah 6 bulan sejak ditetapkannya program tersebut (20 April 2015), namun bukan berarti lantas pihak pemdes bisa berleha-leha. Pasalnya, semakin lama rancangan itu tidak segera disetorkan, maka pencairannya pun akan semakin lama pula.
Jika pencairan dana ADD itu semakin mundur, ia khawatir penyerapannya pun nantinya tidak maksimal. Pasalnya untuk tahun 2015 ini, total alokasi dana ADD untuk Bantul mencapai Rp97 miliar. “Dan itu harus
terserap hingga akhir tahun anggaran,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Desa Selopamioro Himawan mengakui, hingga kini
pihaknya masih terus melakukan pembahasan rancangan APBDes itu. Bahkan
hingga kini, rancangan itu belum juga dinilai oleh pihak Kecamatan
Imogiri.
