SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
BANTUL: Angaran biaya operasional (BOS) 2009 di Kabupaten Bantul meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya, demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dasar Disdik, Sahari.
Masing-masing siswa sekolah dasar (SD) per tahun memperoleh Rp397.000, SMP/MTS memperoleh Rp570.000 per siswa per tahun. Sementara pada tahun 2008, jumlah anggaran yang diberikan per siswa SD Rp254.000, SMP Rp354.000.
Untuk menhindari penyimpangan, dana BOS nantinya langsung dikirim ke sekolah melalui nomor rekening masing-masing sesuai dengan prosedur. “Belum ada keputusan kapan akan dibagi,”ujarnya pada Harian Jogja, kemarin.
Sekolah lanjutnya diminta untuk segera melaporkan rancangan anggaran dan belanja sekolah (RAPBS) perubahan, untuk menentukan jumlah penerima berdasarkan jumlah murid.
Tercatat, jumlah siswa SD Bantul mencapai 72.362, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2.200, dan SMP 29.307. Angka tersebut bisa berubah, mengikuti jumlah keluar masuk siswa pada masing-masing sekolah.
Untuk mengantisipasi masalah penyaluran dana, Disdik menyiapkan tim manajemen untuk mengawasi pencairan dana BOS pada masing-masing sekolah.
Menyoal iuran biaya sekolah, Sahari menegaskan tidak diperbolehkan. BOS dan biaya operasional pendidikan (BOP) membebaskan siswa dari tarikan. Tarikan hanya boleh dilakukan, jika muncul kesepakatan antara sekolah dan dewan sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa. “Masyarakat biasanya gebyah uyah soal pendidikan gratis, karena masing-masing sekolah kebutuhannya berbeda,”tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Evaluasi dan Standarisasi Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi, Bambang Iriantoko memastikan, pencairan dana BOS mengalami keterlambatan. Alasannya, dana BOS masih menunggu surat keputusan (SK) Menteri Pendidikan. “Memang terlambat, kemungkinan besar Februari,”kata dia.
Terpisah, Kepala Sekolah SMP Patria, Bantul, Waluya, menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) semestinya memikirkan tambahan anggaran untuk sekolah, sesuai janji pemerintah pusat tentang sekolah gratis. Meski naik 50%, dana BOS belum cukup memenuh kebutuhan pembiayaan sekolah. “Janji pendidikan gratis sangat bias, sekolah masih sangat kerepotan,”tegasnya saat dihubungi Harian Jogja kemarin.
Terkait larangan tarikan biaya sekolah, Waluya menyebutkan sulit untuk dilakukan. Dia mencontohkan sekolah standar nasional (SSN) membutuhkan dana penunjang yang cukup besar. Orang tua siswa selama ini tidak keberatan dengan tarikan sesuai dengan kebutuhan siswa. “Kebutuhan masing-masing sekolah kan berbeda,” jelasnya.(Shinta Maharani)