ANGGARAN DESA : Kelola Anggaran Desa, Kepala Desa Ingin Gandeng Konsultan

Anggaran desa membuat kepala desa di Bantul khawatir. Ada kepala desa yang ingin didampingi konsultan dalam mengelolanya

Harianjogja.com, BANTUL – Kepala desa (kades) di Bantul ingin menggandeng jasa konsultan selaku pihak ketiga untuk membantu melakukan kajian menyangkut kebijakan umum dan sisi hukum saat mereka menjalankan tugas.

Promosi Komeng Tak Perlu Koming, 5,3 Juta Suara sudah di Tangan

Konsultan pihak ketiga desa dipandang akan membantu tugas kades dalam melaksanakan kinerja seperti membuat kebijakan. Jasa mereka juga bisa untuk menghindari persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran bernilai miliaran rupiah nanti.

“Kalau memang cara ini nanti sangat dimungkinkan dari sisi aturan saya akan melakukannya implementasi kebijakan anggaran desa nanti tidak keliru,” kata Kepala Desa Temuwuh, Suradi, belum lama ini.

Suradi mengatakan, upaya menggandeng konsultan kebijakan dan hukum dimaksudkan agar tugas kades terhindar dari tindak penyimpangan anggaran desa akibat ketidaksengajaan atau ketidaktahuan regulasi.

Terlebih, kondisi pemerintahan antar desa dan potensi sumber daya manusia antar desa di Bantul.

Suradi mengaku, di Pemerintahan Desa Temuwuh sendiri komposisi perangkat desa banyak ditemukan keterbatasan dalam memahami setiap produk hukum dan regulasi. Faktor usia menjadi salah satu kondisi nyata yang ditemui di salah satu desa di Kecamatan Dlingo ini.

“Usia perangkat desa yang rata-rata sudah memasuki pensiun. Rata-rata sudah diatas 56 tahun. Tentu ini rentan dalam tingkat pecermatan aturan kalau tidak ada langkah dan upaya,” ujar Suradi.

Ia tidak menampik, di Pemdes Temuwuh sendiri sampai saat ini masih terjadi simpang siur terkait informasi nilai anggaran desa tahun ini dari dua sumber anggaran besar ke desa yakni Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Ada yang memahami jatah Temuwuh nanti hanya Rp800 juta, ada yang menilai  Rp1,4 milir untuk satu tahun.

“Ada yang  Rp1,4 miliar untuk lima tahun. Kenyataannya memang seperti ini di desa kami. Kami baru mendalami kesimpang siuran ini termasuk alokasi dan peruntukan anggarannya,” imbuhnya.