SOLOPOS.COM - Ilustrasi perpustakaan (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengadaan buku dan penunjang pendidikan senilai Rp14 miliar yang belum digunakan sejak empat tahun yang lalu.
Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul yang membidangi pendidikan, Heri Nugroho mengatakan, sejak empat tahun lalu Disdikpora selalu gagal dalam melaksanakan pelalangan pengadaan buku untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegagalan tersebut, kata Heri, menjadi bukti Disdikpora tak mampu mengelola dana.
Menurut Heri, pendidikan di Gunungkidul belum mampu menyaingi daerah-daerah lainnya. Namun dengan adanya bantuan DAK yang besar dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan masih tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Angaran ada, kita miskin sudah ada anggaran kok tidak digunakan itu namanya bodoh,” kata Heri, saat dihubungi Kamis (28/11).
Padahal, kata Heri, buku dan sarana untuk menunjang kualitas pendidikan sangat dibutuhkan oleh siswa SD dan SMP. Petunjuk teknis pengadaannya pun sudah ada. Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai Disdikpora terlalu takut menggunakan anggaran.
“Kenapa harus takut sudah ada juknisnya kok? Daerah-daerah lain buktinya bisa, kenapa Disdikpora enggan bertanya kepada daerah yang berhasil melellang pengadaan buku,” papar Heri.
Heri mengaku sudah sering kali memanggil Kepala Disdikpora dan membicarakannya dalam rapat komisi maupun rapat paripurna dan diperoleh jawaban masih dalam proses lelang. Namun kenyataannya sejak 2010 lalu hingga menjelang 2014 tidak pernah ada lelang.
“Terakhir saya dengar sekarang dalam proses lelang. Tapi saya pesimis karena waktunya sudah mau habis,” kata dia.