Anggota DPRD Gunungkidul Ngeri Melihat Penambangan Ilegal di Ponjong

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Tanah Sultan Grond (SG) di Kecamatan Ponjong digunakan untuk aktivitas pertambangan.

Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi C DPRD Gunungkidul, Kamis (27/11/2014).

Promosi 204,8 Juta Suara Diperebutkan, Jawa adalah Kunci

Komisi C meminta supaya aktivitas penambangan dihentikan. Alasanya, selain tidak mengantongi izin resmi, penambang juga tak memiliki surat kekancingan dari kraton untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto mengaku, kaget dengan aktivitas penambangan di Kecamatan Ponjong. Aktivitas tersebut masuk dalam kategori penambangan liar.

“Harus dihentikan sementara,” katanya.

Kekecewaan wakil rakyat itu tak berhenti di situ. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, mereka juga menemukan fakta aktivitas penambangan juga memanfaatkan tanah Sultan tanpa izin.

“Yang bikin miris lagi, katanya penambangan rakyat. Tapi kenyataanya, mereka beroperasi menggunakan alat berat, dan bukan tenaga manusia,” keluh politisi Gerindra itu.

Sidak kemarin difokuskan di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong. Hasil sidak antara lain, gunung dengan luas belasan hektare dikeruk dengan menggunakan bantuan alat berat. Sementara, tenaga manusia yang ikut mengerjakan tidak lebih dari sepuluh orang.

“Kalau seperti itu, namanya bukan penambangan rakyat lagi,” keluh dia lagi.

Purwanto menambahkan, hasil produksi kapur tiap hari bisa mencapai ratusan rit. Dalam sekali aktivitas paling sedikit menggunakan dua alat berat.

“Sisi timur dikerjakan menggunakan dua backhoe, hasil produksi paling sedikit 120 rit. Kalau terus seperti itu, gunung akan cepat habis,” ungkap dia.

Batu kapur banyak dijual ke salah satu pabrik di Gunungkidul. Sementara sisanya digunakan masyarakat untuk tanah urug. “Kalau dilihat dari persentase lebih banyak yang disetor ke pabrik,” katanya lagi.