SOLOPOS.COM - Ilustrasi apartemen (Dok/JIBI/Bisnis)
Apartemen di Jogja belum bisa dinikmati secara mudah
Harianjogja.com, JOGJA—Potensi untuk menyalurkan kredit pengadaan apartemen di DIY dinilai sangat besar, namun potensi itu tak bisa dimanfaatkan karena belum adanya strata tittle.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutata mengatakan, aturan mengenai apartemen harus segera disusun. Gunanya, agar pembangunan apartemen di DIY sesuai aturan dan tidak menuai persoalan ke depannya misalnya soal ketersediaan air dan sumur air dalam. Regulasi harus dibuat dengan hati-hati karena berhubungan dengan lingkungan hidup.
“Regulasi hukum harus dipenuhi. Kami sedang melakukan review Rencana Tata Ruang dan Wilayah [RTRW] dahulu,” ujar dia, Senin (14/9/2015).
Staf Bidang Sarana dan Prasarana Tata Ruang Bappeda DIY Muhammad Zulhanid menjelaskan, review ini terkait dengan adanya perubahan sejumlah wilayah. Misalnya, kawasan lereng Merapi yang dulunya menjadi hunian warga , pascaerupsi Merapi menjadi dilarang (digeser). Review ini juga sudah teragenda, RTRW berlaku sampai 2029, setiap lima tahun dilakukan peninjauan kembali.
Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Jogja Ahmad Fatoni mengungkapkan, potensi untuk penyaluran kredit pengadaan apartemen sangat besar di DIY.
Pasalnya, pembangunan apartemen dan condotel di DIY semakin marak. Sayangnya, pemerintah dinilai belum tanggap dengan adanya tren pembangunan apartemen dan condotel.
“Kami terus mendesak agar pemerintah bisa segera membuat Perda tentang apartemen. Sehingga nantinya ada dasar untuk menyalurkan kredit pengadaan apartemen,” ujar dia.
Ia mengatakan, apartemen merupakan solusi hunian untuk masyarakat saat ini. Pasalnya, untuk membangun rumah di Jogja sudah sangat sulit dan harganya pun sudah sangat tinggi. Pemerintah diharapkan mendukung pembangunan tersebut.
Saat ini, Toni mengungkapkan, Bank BTN Jogja masih konsentrasi pada penyaluran kredit pengadaan rumah. Bank BTN Jogja menyediakan dana sebesar Rp385 miliar untuk kredit perumahan yang juga termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari jumlah tersebut, sudah terserap hingga 94%. Dari total dana yang disediakan, sebesar Rp21 miliar dialokasikan untuk FLPP. Namun, sejauh ini baru 80% yang terserap.