Harianjogja.com, BANTUL-Belanja pegawai di Kabupaten Bantul dinilai masih tinggi dan mencapai 62,21% dari total APBD 2014. Kondisi itu ironis, sebab anggaran kemiskinan hanya sebesar 2,6%.
Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran belanja pegawai pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,07 triliun (62,21%) dari total belanja APBD 2014 sebesar Rp1,6 triliun.
Promosi Tragedi Kartini dan Perjuangan Emansipasi Perempuan di Indonesia
Jumlah itu tertinggi dibanding alokasi belanja lainnya seperti pendidikan yang hanya mencapai Rp801 miliar lebih (47,6%).
Jumlah tidak sebanding dengan anggaran kemiskinan yang hanya digelontorkan sebesar Rp44 miliar lebih (2,67%). Apalagi saat ini Bantul merupakan daerah yang paling banyak menerima raskin di DIY. Sebagai salah satu indikasi banyaknya warga miskin di daerah ini.
“Idealnya belanja pegawai di bawah lima puluh persen, kami selalu mendorong agar anggaran untuk pengentasan kemiskinan selalu dinaikan tiap tahun,” terangnya Rabu (5/2/2014).
Akibat tingginya belanja pegawai tersebut, Bantul terpaksa melakukan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS hingga 2016.
Arif menilai, tingginya belanja pegawai karena birokrasi di Bantul terlalu gemuk. Misalnya terlalu banyak instansi yang seharusnya dapat digabung.
Seperti Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) seharusnya dapat digabung menjadi hanya Dinas Pendidikan. “Selain itu banyak pejabat yang harusnya sudah pensiun tapi diperpanjang,” ungkap politisi PKS tersebut.
Ia meminta Pemkab Bantul segera merampingkan birokrasi, mempensiunkan pegawai yang telah lanjut usia serta mencegah kebocoran anggaran di APBD.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
