Harianjogja.com, JOGJA-Usulan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan nilai Rp10 miliar yang diajukan Pemkot Jogja dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 dicoret oleh Badan Anggaran DPRD setempat.
Pencoretan dilakukan karena Dewan menilai banyak usulan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia
Wakil Ketua DPRD Jogja Ali Fahmi menuturkan, pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2014, besaran dana hibah dan bansos yang diajukan eksekutif mencapai Rp39 miliar.
Sedangkan total usulan yang disampaikan dalam rancangan anggaran mengalami kenaikan hingga menjadi sekitar Rp50 miliar.
“Dari yang diajukan tersebut, beberapa usulan hibah dan bantuan sosial dihapus. Selain itu, juga ada yang harus dicermati ulang oleh eksekutif agar sesuai dengan peruntukannya,” kata ujarnya, Sabtu (4/1/2014).
Menurut dia, usulan hibah yang dicoret di antaranya adalah dana hibah untuk Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi), hibah untuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian, dan hibah untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Adapun anggaran hibah dan bantuan sosial yang perlu dicermati ulang berasal dari usulan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
“Kami minta pencermatan lebih jauh. Kami tidak ingin nanti terjadi permasalahan,” harapnya.
Ketua Komisi D DPRD Jogja Sujanarko menyatakan pencermatan tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif. Akan tetapi, juga menjadi tanggung jawab legislatif.
“Ini penting mengingat pada 2014, telah memasuki tahun politik. Jangan sampai dana hibah dan bansos disalahgunakan,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
