SOLOPOS.COM - Ilustrasi
APBD 2016, Bantul masih melakukan pembahasan.
Harianjogja.com, BANTUL- Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 berjalan sangat alot. Hingga menjelang batas waktu pengesahan APBD, angka defisit anggaran masih membengkak hingga Rp99 miliar rupiah.
Sidang paripurna penetapan APBD 2016 oleh DPRD dan Pemkab Bantul sejatinya dimulai Senin (30/11/2015)sejak Pukul 09.00 WIB. Namun hingga sore hari, sidang paripurna yang bakal menentukan nasib pembangunan di Bantul selama setahun itu tidak kunjung terlaksana.
Sebelumnya pada Sabtu (28/11/2015), pemerintah dan DPRD juga berjibaku menyelesaikan rancangan anggaran 2016 hingga larut malam. Kendati demikian belum mampu merampungkan persoalan anggaran yang dihadapi pemerintah. Padahal batas waktu penetapan APBD 2016 berakhir 30 November.
Setelah itu, anggaran masih harus diajukan lagi ke Pemerintah DIY untuk dievaluasi oleh gubernur. Kemudian dikembalikan lagi ke Bantul baru disahkan sebagai APBD 2016 sebelum tutup tahun. Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subiyantoro mengatakan, dewan dan pemerintah terganjal besarnya angka defisit anggaran 2016.
Hingga 30 November atau batas waktu penyusunan anggaran, angka defisit masih sebesar Rp99 miliar. Sejatinya total defisit mencapai lebih dari Rp100 miliar, hanya saja untuk mencapai angka aman defisit sebesar 6% dari total belanja, pemerintah cukup memangkas anggaran senilai Rp99 miliar.
Angka batas defisit sebesar 6% itu merupakan ketentuan yang dibuat Kementerian Keuangan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Mau tidak mau kata Nur Subiyantoro, pemerintah dan dewan harus merinci satu persatu anggaran yang dipangkas untuk mencapai angka aman 6%.
“Agar rasionalisasi ini tidak asal pangkas kita haus jeli,” terang Nur Subiyantoro, Senin (30/11/2015) sore. Pemerintah kata dia harus memastikan pemangkasan anggaran tidak banyak mengurangi belanja masyarakat.
Salah satu belanja masyarakat yang harus tetap dipertahankan adalah dana Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). “Kemarin anggaran PMTAS kena rasionalisasi,” lanjutnya.
Sekda Bantul Riyantono menyatakan, pemerintah terpaksa menghapus sejumlah pos belanja demi mencapai angka aman defisit sebesar 6%. Antara lain menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk seluruh anggota dewan dan eksekutif senilai Rp14,5 miliar. “Terpaksa anggaran mobil dinas dihilangkan,” kata Riyantono.
Selain itu, pos belanja yang paling banyak dipangkas berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) hingga Rp30 miliar. Pemangkasan berbagai anggaran itu diklaim sudah berdasarkan kesepakan dua belah pihak yaitu legislatif dan eksekutif.