SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
APBD 2016 Sleman telah dievaluasi Gubernur DIY
Harianjogja.com, SLEMAN- Hasil evaluasi Gubenur DIY terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016 untuk Kabupaten Sleman belum diserahkan. Meski begitu, ada sejumlah catatan yang diketahui menjadi perhatian khusus terkait dana kunjungan kerja (kunker)dan honorarium pegawai.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sleman Gatot Saptadi mengatakan kedua anggaran tersebut menjadi salah satu catatan yang dievaluasi. Dia menyebut ada pemangkasan dana kunker namun tidak mengetahui jumlah pasti dana kunker yang dipangkas. Alasannya, Pemkab Sleman masih menunggu hasil evaluasi dari gubernur karena hingga saat ini belum turun.
Selain dana kunker, katanya, dana honorarium yang semula diampu di Satuan Perangkat Kerja (SKPD) dialihkan ke Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Menurutnya, pengalihan dana tersebut dari masing-masing SKPD ke TPP dinilai lebih baik.
“[Pengalihan] Ini saya nilai lebih proporsional daripada dipegang masing-masing SKPD. Tujuannya, agar honorarium atau pemberian penghargaan itu dilakukan dengan sistem berbasis kinerja,” terang Gatot kepada wartawan, Jumat (25/12/2015).
Dijelaskan Gatot, pengelolaan dana honorarium di TPP sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah DIY. Dia berharap, Pemkab Sleman juga melaksanakan ketentuan tersebut di mana pemberian penghargaan kepada PNS didasarkan pada kinerja pegawai.
“Iya, itu lebih baik melalui TPP daripada pemberian honorarium. Biar PNS lebih bersemangat kerjanya,” kata Gatot.
Selain dua anggaran tersebut, catatan lain dari evaluasi APBD 2016 terkait rencana fasilitasi badan hukum bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Sleman. Gatot mengaku tidak mengetahui alasan atau pertimbangan anggaran tersebut dicoret.
“Itu [pencoretan] menjadi kewenangan evaluasi di Pemda DIY. Kami tidak tahu alasannya, ” terangnya.
Dia mengatakan hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2016 Sleman dijanjikan akan diserahkan ke Pemkab Sleman pada 28 Desember mendatang. Dalam APBD Sleman 2016, direncanakan pendapatan asli daerah Rp2,37 triliun dan belanja daerah Rp2,52 triliun sementara defisit anggaran Rp142,7 miliar.