APBD KOTA JOGJA : Efisiensi Anggaran Bisa Capai Rp20 Miliar

Pemerintah Kota Jogja perlu melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran saat membahas anggaran perubahan 2016.

Harianjogja.com, JOGJA – Efisiensi anggaran untuk menyesuaikan nilai sisa lebih penghitungan anggaran dari pos anggaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jogja bisa mencapai Rp20 miliar.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Efisiensi anggaran gaji berasal dari pegawai yang sudah memasuki usia pensiun. Nilai efisiensi anggaran cukup besar yaitu Rp20 miliar atau hampir separuh dari nilai sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang harus dirasionalisasi tahun ini,” kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja, Kadri Renggono, seperti dikutip Antara, Senin (1/8/2016).

Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Jogja menetapkan silpa sebesar Rp256 miliar. Namun, berdasarkan audit ditetapkan nilai silpa yang akan dimasukkan dalam anggaran perubahan 2016 adalah Rp202 miliar.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jogja perlu melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran saat membahas anggaran perubahan 2016 sebesar Rp54 miliar.

Selain dari efisiensi gaji pegawai, Kadri juga akan melakukan efisiensi anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil dinas. Sebelumnya, anggaran BBM ditetapkan sebesar Rp10.500 per liter dan akan ditetapkan menjadi Rp8.500 per liter.

“Ada juga pendapatan dari pajak yang melebihi target. Nilainya sekitar Rp6 miliar,” kata Kadri yang optimistis mampu menyesuaikan nilai silpa sesuai hasil audit.

Meskipun banyak terjadi efisiensi, namun ada beberapa program yang menuntut penambahan anggaran di antaranya anggaran hibah untuk rukun warga (RW).

“Namun, secara keseluruhan akan ada banyak pemangkasan dana dan kegiatan sehingga nilai silpa bisa dikejar,” katanya.

Sementara itu, proses pembahasan anggaran perubahan 2016 akan dimulai dengan penyerahan kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara 2016 pekan ini.

“Pembahasan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Namun, sudah ada beberapa satuan kerja perangkat daerah dan instansi yang dipanggil badan anggaran untuk mengawali pembahasan,” katanya.