APBD KULONPROGO : Akhirnya, APBD Perubahan Akhirnya Ditetapkan

APBD Kulonprogo perubahan 2015 akhirnya ditetapkan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 Kabupaten Kulonprogo ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda), Jumat (25/9/2015). Meski terdapat penurunan pendapatan sekitar Rp31,8 miliar, Dewan sepakat memberikan persetujuannya setelah melakukan sejumlah rapat kerja.

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Pada APBD murni 2015, pendapatan Kulonprogo ditargetkan mencapai Rp1,242 triliun. Namun jumlahnya menurun menjadi sekitar Rp1,209 triliun pada APBD Perubahan akibat tidak tercapainya target retribusi daerah.

“Setelah melalui pencermatan dan rapat kerja secara maraton, akhirnya Banggar dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD bisa menerima perubahan anggaran ini untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap juru bicara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Suharto, pada rapat paripurna di Gedung Dewan, Jumat siang.

Suharto kemudian menyampaikan sejumlah catatan dalam pandangan akhir Dewan. Lagi-lagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sorotan. BUMD diminta memperbaiki kualitas manajemen dan kinerjanya dalam partisipasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dewan pun menyetujui pengalihan dividen PT Selo Adikarto (SAK) untuk melunasi hutan pajak. “Pengelolaan anggaran oleh setiap SKPD juga harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujarnya.

Wacana penambahan unit SPBU di wilayah Pengasih dan Kalibawang oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha, lanjut Suharto, juga belum ada kejelasannya hingga kini. Sebagai pemegang saham, bupati diminta lebih aktif melakukan pengawalan. “Dewan juga harus dapat laporan rutin triwulan agar pengawasan lebih efektif,” tegas Suharto.

Terkait diberlakukannya tarif layanan kesehatan baru bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang, hendaknya diikuti dengan peningkatan mutu layanan. Suharto menegaskan, hal tersebut sangat relevan dengan diterapkannya kebijakan kenaikan tarif.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menyatakan bakal melakukan identifikasi dan sinkronisasi pelayanan kesehatan melalui verifikasi data jaminan kesehatan, terutama Jamkesda. Dia juga berharap bantuan Jamkesda bisa benar-benar tepat sasaran.

Kinerja BUMD juga akan selalu ditingkatkan agar kontribusi bagi pendapatan daerah jadi lebih optimal. Begitu pula dengan perbaikan sistem manajemen PT SAK. “Harapannya, BUMD bisa berperan dalam megaproyek agar memberikan kontribusi maksimal bagi PAD,” ucap Hasto.