APBD Kulonprogo Belum Berpihak pada Ekonomi Padat Karya

“Padahal seharusnya BPHTB bisa dialokasikan untuk program-program padat karya”

Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo 2017 dan 2018 belum berpihak kepada ekonomi padat karya.

Promosi Pramudya Kusumawardana Bukti Kejamnya Netizen Indonesia

Hal itu diperkirakan karena adanya kegagalan perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lahan New Yogyakarta International Airport sebesar Rp156 miliar. Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengungkapkan, sesungguhnya sejak 2012, APBD Kulonprogo cenderung mendukung pengembangan ekonomi padat karya, yang diterapkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, ia cukup heran dan prihatin, melihat formulasi APBD 2017 dan APBD 2018 tidak lagi demikian. “Padahal seharusnya BPHTB bisa dialokasikan untuk program-program padat karya dan program pemberdayaan masyarakat menghadapi NYIA, tapi angan-angan itu musnah,” kata dia, Selasa (5/12/2017).

Selain itu, ia menambahkan, 2018 menjadi awal pertama dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati 2017-2022. Ada pula beberapa kebijakan strategis yang memengaruhi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Salah satunya revisi RTRW, yang akan berdampak pada arah pertumbuhan ekonomi Kulonprogo ke depan. Daerah-daerah atau ruang pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan dan kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan perumahan, serta kawasan pendidikan ditentukan di sana. Sehingga, meski kehilangan BPHTB, diharapkan Kulonprogo bisa tetap berjuang maksimal meningkatkan perekonomian.