SOLOPOS.COM - Ilustrasi Mobil Dinas (Dok/JIBI/Solopos)
Harian Jogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengadaan mobil dinas untuk sejumlah pejabat di Gunungkidul termasuk untuk Bupati dalam APBD Perubahan 2013 akhirnya disetujui Gubernur DIY.
Namun demikian, Bupati Gunungkidul, Badingah, yang dianggarkan bakal memperoleh Toyota All New Camry, bersikukuh tidak akan menggunakannya. “Diperbolehkan [pengadaan mobil dinas] tapi saya tetap tidak akan mengambilnya,” kata Badingah saat ditanya soal mobil dinas seusai menghadiri acara MQK DIY di Pondok Pesantren Darul Quran, Rabu (9/10/2013).
Dalam RAPBD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2013, dianggarkan pengadaan mobil dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, tiga asisten Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul, tiga Pimpinan Dewan dan 18 camat.
Seperti dikatakan Badingah sebelumnya, dia memilih jatah Camry dialihkan ke pengadaan mobil ambulans. Ambulan di Gunungkidul rata-rata Isuzu Elf keluaran 2002 dan Kijang keluaran 1992. Padahal kendaraan itu sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di RSUD dan tempat wisata.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul, Supartono, saat ditemui di kantornya mengatakan, meski bupati menolak, pengadaan mobil dinas bupati sudah dianggarkan sehingga pengadaan akan jalan terus.
Mobil baru bupati nantinya akan menjadi aset karena pada 2014 dan 2015, Pemkab Gunungkidul tidak akan menganggarkan lagi fasilitas mobil dinas untuk pejabat pemerintah.
“Tahun 2014 dan 2015 kami dihadapkan pada tahun politik sehingga tidak mungkin menganggarkan fasilitas itu sehingga tahun ini yang tepat [pengadaan mobil dinas],” papar Supartono.