Harian Jogja.com, BANTUL—Ribuan guru dan petugas kesehatan di Bantul berunjuk rasa mendesak DPRD setempat segera menyetujui dan mengesahkan APBD Perubahan 2013.
Sementara itu, sejumlah anggota Dewan menolak disalahkan sebagai penyebab molornya persetujuan APBD yang telah dijadwalkan sejak 20 September 2013.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Pemkab Bantul sebelumnya menuding Dewan sebagai pengganjal molornya persetujuan APBD Perubahan. Menurut Bupati Bantul, Sri Suryawidati, dewan ngotot memaksakan masuknya anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) bernilai puluhan miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan proposal bantuan yang diajukan warga.
Namun sejumlah anggota Dewan membantah. Ketua Fraksi Karya Bangsa (FKB), Aslam Ridha, mengatakan, Dewan tak pernah menghambat pembahasan APBD dengan ngotot memaksakan masuknya anggaran bansos puluhan miliar.
Ketua Fraksi PAN, Sarinto, mengungkapkan fakta lain. Menurutnya, tidak ditetapkannya APBD Perubahan karena Pemkab tidak mau memangkas dana hibah dan bansos yang merupakan bagian mereka.
Pemkab justru memolitisasi para PNS yakni guru dan petugas kesehatan untuk berunjuk rasa dengan pembohongan publik. Salah satunya karena klaim anggaran sertifikasi dan puskesmas akan terganggu bila APBDP tidak disahkan.
Padahal, tidak ada kaitannya, karena dana sertifikasi guru Rp241 miliar merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat yang tetap cair meski tak ada penetapan APBDP. Begitu juga dengan dana puskesmas.
“Saya kasihan sama guru-guru, mereka enggak tahu dipolitisasi suruh demo. Padahal tetap cair tunjangan sertifikasi itu mau APBD ditetapkan atau tidak,” ujar Sarinto.
Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Maya Sintowati, yang ikut demo membantah bila unjukrasa yang mereka gelar karena instruksi dari Bupati.
“Enggak, ini insiatif dari puskesmas, mereka menyampaikan keluhan mereka bila APBD tak ditetapkan,” tutur Maya.
Namun sejumlah pengunjukrasa berpendapat lain. Mereka mengaku diundang bertemu oleh Kepala Dinas Kesehatan sebelum unjuk rasa digelar.
“Kami diundang Kepala Dinas [untuk unjuk rasa] ini memang inisiatif kami bersama untuk demo,” tutur Ketua Forum Komunikasi Puskesmas se-Kabupaten Bantul, Kuncoro Sakti.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
