SOLOPOS.COM - Proposal menumpuk di Pemkab Bantul. (JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani)
Harianjogja.com-Dana hibah dan bantuan sosial dituding sebagai biang belum disahkannya APBD Perubahan Kabupaten Bantul. Bagaimana kondisinya?
Ruang kantor Administrasi Pembangunan di lantai dua gedung Pemkab Bantul dijejali tumpukan proposal. Ada tiga ruangan dalam kantor itu, namun tak satu pun luput dari berkas yang sudah dijilid. Ribuan proposal itu tersebar di atas meja, di lantai, di laci atau di dalam almari.
“Itu dalam kotak itu juga masih ada proposal, banyak jumlahnya enggak cuma di meja,” tutur salah seorang pegawai Bagian Administrasi Pembangunan menunjukkan salah satu kotak berisi proposal yang tersimpan dalam almari kepada media ini, Jumat (4/10/2013).
Di ruang yang terletak di sebelah utara, dua pegawai pria tengah fokus mencermati satu persatu tumpukan proposal itu, satu pegawai lainnya tak berhenti memandangi layar monitor dan memasukan data satu persatu ke dalam komputer. “Sibuk kalau sekarang ini, apalagi akhir tahun seperti sekarang,” kata Erik salah satu pegawai.
Arif pegawai lainnya juga tak kalah sibuk. Bahkan kata dia, ia harus pulang hingga Maghrib bila belum selesai memverifikasi proposal dana hibah dan bansos yang diajukan warga. “Biasa sampai sore baru pulang, sehari ratusan yang diperiksa,” ungkapnya.
Bagian Administrasi Pembangunan menurut Arif, hanya menerima permohonan bantuan pembangunan fisik yang sangat spesifik. Misalnya pembangunan rehab WC, lantai, atap atau jalan kampung. Namun kadang warga tak tahu. Banyak bantuan yang diajukan bukan untuk pembangunan sarana prasarana fisik.
“Misalnya mengajukan bantuan seragam batik juga masuk ke sini,” imbuhnya.
Salah seorang pegawai Kantor Administrasi Pembangunan yang tak mau disebut identitasnya mengakui, banyak permohonan bantuan yang aneh-aneh masuk ke kantornya. “Misalnya minta bantuan kaos untuk perkumpulan di kampung, ya kami tolak kalau seperti itu,” ungkapnya.
Tak hanya di kantor Administrasi Pembangunan, di setiap ruang fraksi DPRD, ratusan proposal juga menumpuk. Bahkan ada pula proposal bantuan acara musyawarah nasional salah satu organisasi massa yang mengajukan bantuan puluhan juta.
Pemkab Bantul sebelumnya menyebut, jumlah proposal yang masuk khusus ke Kantor Administrasi Pembangunan saja mencapai 21.000 pada Agustus lalu. Di luar proposal yang masuk ke instansi lain seperti Dinas Pertanian, Pekerjaan Umum atau Dinas Sosial.
Jumlah itu naik tajam dari sebelumnya hanya 3.000 proposal pada Januari lalu. Kepala Sub Bagian Percepatan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Bantul, Anwar Nur Fahrudin sebelumnya menyatakan, lonjakan kenaikan itu di antaranya karena mendekati tahun politik Pemilu Legislatif 2014, sebab tak sedikit proposal yang disampaikan warga lewat anggota Dewan.