SOLOPOS.COM - Ilustrasi jumlah kursi DPRD Kota Solo 2024 (JIBI/dok)
Harianjogja.com, SLEMAN- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 Kabupaten Sleman terancam tidak bisa dicairkan karena rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 masih belum tuntas.
Rohman Agus Sukamta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman menjelaskan pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 belum tuntas lantaran rapat yang digelar Senin (16/6/2014) tidak memenuhi kuorum.
Menurut Rohman, ketidakhadiran anggota dewan disebabkan adanya perbedaan pendapat dengan eksekutif mengenai realisasi anggaran.Dia pun mengaku pihaknya sudah meminta kepada pimpinan fraksi agar anggotanya mau membahas pertanggungjawaban APBD 2013. Hal itu tidak lain agar pembahasan APBD-Perubahan 2014 bisa dipercepat.
Jika pengesahan mundur hingga September mendatang, Rohman mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2014 bisa mundur hingga bulan November.
Hal itu akibat anggota dewan periode berikutnya yang baru dilantik pada 12 Agustus nanti harus menyusun tata tertib dan menentukan pimpinan definitif sebelum bertugas.
Waktu yang dibutuhkan untuk kedua proses awal bagi anggota dewan baru tersebut setidaknya adalah satu bulan. Hal itu dikhawatirkan membuat APDB Perubahan 2014 terancam tidak bisa dicairkan.
“Kalau pengesahan APBD-Perubahan jadi November, tidak mungkin ada serapan anggaran di akhir tahun,” kata Rohman menerangkan.
Jika APBD-Perubahan gagal dicairkan, belanja daerah akan macet. “Tunggakan pembayaran bisa mencapai 10 bulan. Sertifikasi guru dan tarif listrik tidak bisa dibayar,” ungkap Rohman.
Sementara itu, Pimpinan Bamus DPRD Sleman, Agus Mas’udi mengaku mundurnya pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD-Perubahan akan mempengaruhi jadwal lain. Sebelumnya dalam jadwal yang telah disusun, pengesahan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD 2013 akan dilakukan pada Senin pekan depan.
Hanya saja, tertundanya rapat hari itu membuat Bamus DPRD Sleman harus menyusun jadwal ulang. “Kami belum bisa memastikan kapan pandangan umum bisa digelar lagi karena harus komunikasi antarfraksi dulu,” kata Agus memaparkan.