SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (Harian Jogja-Dok.)
Harianjogja.com, BANTUL—Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam APBD Perubahan menjadi sorotan Pemerintah DIY karena terlalu banyak menganggarkan dana untuk honorarium pegawai.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) DIY, Bambang Wisnu Handoyo, saat berkunjung ke Bantul, Kamis (9/10/2014).
Dibanding daerah lain di DIY, penganggaran honorarium untuk pegawai di Bantul terlihat menonjol, baik dari sisi jumlah kegiatan yang mematok biaya honorarium pegawai maupun besarannya.
“Saya tidak hapal besar kenaikannya berapa,” paparnya.
Pemerintah DIY lantas meminta agar berbagai honorarium itu dipangkas atau dikurangi.
Selain itu, Pemkab Bantul juga diminta merasionalkan anggaran yang dialokasikan untuk honorarium. Apakah sebanding dengan kinerja atau kegiatan yang dilakukan atau tidak.
Selain honorarium pegawai, Pemerintah DIY juga menyoroti belanja pegawai lainnya seperti keperluan untuk rapat. “Rapat-rapat tim itu banyak sekali,” ungkap Bambang.