ATASI KLITHIH DI BANTUL : Pemkab Diminta Perkuat Urusan Kepemudaan

Usulan itu muncul sebagai upaya menanggulangi fenomena klitih yang sekarang marak terjadi di sejumlah tempat.

Harianjogja.com, BANTUL-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul meminta agar Pemkab Bantul memberikan perhatian lebih kuat kepada kalangan muda.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul Setiya menjelaskan, usulan itu muncul sebagai upaya menanggulangi fenomena klitih yang sekarang marak terjadi di sejumlah tempat, termasuk di Kabupaten Bantul.

Ia menilai langkah yang bisa ditempuh Pemkab misalnya membuat kebijakan dan anggaran yang lebih banyak untuk urusan kepemudaan dan olahraga.

Fenomena klitih yang kerap melibatkan remaja, membuktikan jika pemerintah tidak bisa menggantungkan pendidikan generasi muda ke pendidikan formal semata. Sebab itu, perlu ada terobosan dari Pemkab untuk membuat kebijakan yang berpihak ke kalangan muda. Kebijakan yang bisa dilakukan, yakni memberikan keberpihakan Pemkab kepada anak muda dalam menyusun program prioritas.

Pemkab juga bisa memberikan ruang terbuka sebagai area berekspresi kalangan muda, untuk menyalurkan energi dan potensi mereka.

“Yang lebih penting lagi adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM), seperti dengan menumbuhkan moral kepemimpinan melalui organisasi kepemudaan di Bantul. Pemkab juga bisa memberikan perhatian lebih buat pemuda yang berprestasi di bidang olahraga, atau dengan menumbuhkan wirausaha muda,” kata dia, Rabu (22/2).

Ia berharap jangan sampai urusan kebijakan dan budget untuk anak muda tersebut kalah dalam pembiayaan pendidikan formal. Dalam pandangannya pendidikan formal adalah suatu hal yang penting, namun urusan kepemudaan dan olahraga jangan sampai menjadi anak tiri. Ketika fenomena klitih muncul, baru semua orang sadar bahwa urusan pemuda dan olahraga itu memegang peranan besar.

Menurut dia, membangun SDM di kalangan muda ini juga perlu melibatkan multi sektor. Pemda juga diharapkan memiliki Perda, Perbup, atau aturan lain yang mengatur soal kepemudaan.

Ia menambahkan, kondisi saat ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki bonus demografi, dengan jumlah usia produktif cukup besar. Sebab itu, perlu ada upaya preventif dari pemerintah untuk mengarahkan kegiatan kepemudaan di Bantul ke arah positif, sehingga kalangan muda tak beralih ke tindakan kriminal macam klitih.

Pihaknya khawatir, jika tidak ada upaya preventif serius dari pemerintah, maka akan terjadi ledakan problem kepemudaan. Padahal kalangan pemuda merupakan pondasi bangsa, yang bisa diberdayakan untuk penopang kemandirian bangsa.